DASAR PENGUJIAN PERATURAN DESA ADAT

DASAR PENGUJIAN PERATURAN DESA ADAT Dr. Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M.     Abstrak Pembentukan Peraturan Desa oleh Desa Adat dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diberikan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 110 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang bRead More…

HUKUM VERSUS KEKUASAAN DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA

HUKUM VERSUS KEKUASAAN DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Oleh : Dr. Saartje Sarah Alfons, SH, MH   Hukum, kekuasaan dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui, sebaliknya hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi.Read More…

Implikasi Hukum versus Kekuasaan Bagi Negara Demokrasi Pancasila

Implikasi Hukum versus Kekuasaan Bagi Negara Demokrasi Pancasila Oleh Reny Heronia Nendissa[1]   1. Pengantar Siapa yang kuat, maka dialah yang menang dan berhak melakukan apa saja bahkan kepada siapa saja. Itulah realitas yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Kekuatan yang dimiliki dikarenakan adanya kekuasaan. Akibat kekuasaan yang dimiliki, seseorang dapat melakukRead More…

PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI E-PROCUREMENT UNIT

PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI E-PROCUREMENT UNIT Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H. Abstrak Pengadaan barang jasa Pemerintah diharapkan menghasilkan barang jasa yang terbaik dan dibutuhkan oleh Kementerian Negara dan Lembaga. Untuk mendapatkan barang jasa yang terbaik tentunya di dapatkan dari para penyedia yang kompeten. Penyelenggaraan tender pengadaan Read More…

Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara    Hendrik Salmon Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon Email: hendriksalmon13@gmail.com   Abstract: Appeal decisions made by the committee protested the auction through the competent authority, in which case it was never followed up to the State Administrative Court by those who feel aggrieved. The issues of this studyRead More…

THE PRINCIPLES OF LIABILITY ON TELEMEDICINE PRACTICES

THE PRINCIPLES OF LIABILITY ON  TELEMEDICINE PRACTICES Arman Anwar Abstract The main objective of this research is to find a proper legal principles of liability on the law of telemedicine. To reach this objective, the statute, conceptual, comparative and case approach are used as tools of the research. Some legal materials, such as Burgerlijk Wetboek (BW), Government Gazette No. 23 of 1847, Read More…

PERANAN MASYARAKAT MADANI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN

PERANAN MASYARAKAT MADANI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN *) Arman Anwar **)   Pengantar Dalam era perkembangan masyarakat ASEAN, baik dalam membangun pilar ekonomi, dan sosial budaya  maupun  politik dan keamanan, terkandung suatu niat baik yaitu menciptakan komunitas ASEAN yang didasarkan pada norma dan nilai bersama, menciptakan kawasan yang kohesif dan stabil yang didasarkanRead More…

TIDAK PERLU MENGHADIRKAN KEMBALI GBHN

TIDAK PERLU MENGHADIRKAN KEMBALI GBHN*) Arman Anwar**) Pengantar Megawati Soekarnoputri pada acara Simposium Kebangsaan di MPR tanggal 7 Desember 2015 yang lalu menyampaikan pemikirannya tentang pentingnya Bangsa Indonesia memiliki sebuah pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga siapapun Presidennya nanti harus terus melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnRead More…

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA 1) Arman Anwar 2) PENGATAR  Hukum Islam di Indonesia telah telah lama menjadi bagian dari norma hukum dan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus berkesinambungan. baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam KeanekaragamaRead More…

PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI*)   Oleh: Muhammad Irham   ABSTRAK Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongankan ke dalam jenis “secondary group” Kehidupan bernegara sebagai bentuk kehidupan berkelompok memiliki persamaan dengan bentuk-bentuk kehidupan lain seperti desa, kampong, huta, dRead More…