DASAR PENGUJIAN PERATURAN DESA ADAT

DASAR PENGUJIAN PERATURAN DESA ADAT Dr. Victor Juzuf Sedubun, S.H., LL.M.     Abstrak Pembentukan Peraturan Desa oleh Desa Adat dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diberikan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 110 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang bRead More…

HUKUM VERSUS KEKUASAAN DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA

HUKUM VERSUS KEKUASAAN DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Oleh : Dr. Saartje Sarah Alfons, SH, MH   Hukum, kekuasaan dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui, sebaliknya hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi.Read More…

Implikasi Hukum versus Kekuasaan Bagi Negara Demokrasi Pancasila

Implikasi Hukum versus Kekuasaan Bagi Negara Demokrasi Pancasila Oleh Reny Heronia Nendissa[1]   1. Pengantar Siapa yang kuat, maka dialah yang menang dan berhak melakukan apa saja bahkan kepada siapa saja. Itulah realitas yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Kekuatan yang dimiliki dikarenakan adanya kekuasaan. Akibat kekuasaan yang dimiliki, seseorang dapat melakukRead More…

Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara    Hendrik Salmon Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon Email: hendriksalmon13@gmail.com   Abstract: Appeal decisions made by the committee protested the auction through the competent authority, in which case it was never followed up to the State Administrative Court by those who feel aggrieved. The issues of this studyRead More…

TIDAK PERLU MENGHADIRKAN KEMBALI GBHN

TIDAK PERLU MENGHADIRKAN KEMBALI GBHN*) Arman Anwar**) Pengantar Megawati Soekarnoputri pada acara Simposium Kebangsaan di MPR tanggal 7 Desember 2015 yang lalu menyampaikan pemikirannya tentang pentingnya Bangsa Indonesia memiliki sebuah pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga siapapun Presidennya nanti harus terus melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnRead More…

PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI*) Oleh: Muhammad Irham ABSTRAK Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongankan ke dalam jenis “secondary group” Kehidupan bernegara sebagai bentuk kehidupan berkelompok memiliki persamaan dengan bentuk-bentuk kehidupan lain seperti desa, kampong, huta, dan lain-lain. Ada duRead More…

PIAGAM MADINAH: KONSTITUSI NEGARA ATAU TIDAK?

PIAGAM MADINAH: KONSTITUSI NEGARA ATAU TIDAK?*) Oleh : Muhammad Irham ABSTRAK Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Modren”, baru muncul bersamaan dengan semangkin berkembangnya “sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Demokrasi Perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiRead More…

Penentuan Materi Muatan Peraturan Presiden Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penentuan Materi Muatan Peraturan Presiden Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*) Oleh: Muhammad Irham ABSTRAK Dalam sistem demokrasi dan negara hukum modern,norma hukum yang bersifat pelaksana dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasari atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Peraturan Presiden dibRead More…

MAKNA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945

MAKNA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945*) Oleh: Muhammad Irham Abstrak Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam beberapa undang-undang. Pada Orde Baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Era Reformasi,  ada beberapa undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, yakni Undang-Undang Nomor 2Read More…

LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN OLEH PRESIDEN DITINJAU DARI SUMBER KEWENANGAN (ATRIBUSI, MANDAT, DELEGASI)

LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN OLEH PRESIDEN DITINJAU DARI SUMBER KEWENANGAN (ATRIBUSI, MANDAT, DELEGASI)*) Oleh : Muhammad Irham Abstrak Dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan Pasal 13 tentang materi muatan Peraturan Presiden menyatakan, “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang–Undang, meteri untuk melaksanRead More…