[1]
“Keputusan Kepala Daerah Tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Desa”, SANISA J. Kreativitas Mhs. Huk., vol. 5, no. 1, pp. 26–44, Apr. 2025, doi: 10.47268/sanisa.v5i1.3024.