TRANSPARANSI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON LEGISLATIF
Oleh :
Reny Heronia Nendissa
Claudio Patrick I Rahakbauw

Abstrak
The development of democracy, the role and function of political lebih parties is more complete. This is due to the large expectations that are developing, so the function and role of the party will increase. However, the pattern of recruitment of candidates who do not consider the requirements to gain the votes of political parties. Based on the aforementioned background, the problem to be studied is the regulating the recruitment patterns of legislative candidates by political parties. The research method used in this discussion is normative juridical research using a research proposal-law (statute approach) and accessing concepts (conceptual approach). there is a legislative candidate who can be moved freely to another party and only joins when he will be nominated as a candidate by setting aside the old conditions as cadres approved by the party. Through this agreement, it was agreed that political parties could be emphasized by the principle of their parties to select candidates through clear and transparent recruitment patterns.

Keywords: Transparency, Recruitment, Legislative Candidates.

I.	Pendahuluan
A.	Latar Belakang 
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945 merumuskan negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum sebagai prinsip – prinsip penyelenggaraan negara Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  yag menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang –Undang Dasar” dan ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Salah satu ciri utama dan prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu. Hal ini telah diakui oleh organisasi Inter-Parliamentry Union melalui Universal Declaration on Democracy yang diadopsi pada 16 September 1997 di Kairo.  Deklarasi tersebut menegaskan bahwa elemen kunci untuk menjalankan demokrasi adalah dengan cara menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil secara berkala.  Indonesia adalah Negara demokrasi yang memiliki ciri adanya pemilihan umum  untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Pemilu, merupakan cara perekrutan anggota legislatif yamg di gunakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia. Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam Negara demokrasi memiliki hal dalam menyuarakan pilihanya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya sebagai anggota dewan. 
Salah satu ciri dari pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilu. Pemilu merupakan suatu proses subtitusi kekuasaan di Indonesia. Dasar hukum Pemilihan Umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya ditulis UU No. 8/2012. Sementara itu pihak yang mengatur proses tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat  KPU, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 UU No. 08/2012 diatur bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia.
UU No 8 / 2012 Pasal 65 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak banyaknya 120% jumlah kursi yang di tetapkan pada setiap daerah pemelihan. Pasal 65 ayat (3) mengatur pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) di lakukan dengan ketentuan : 
a.	Calon anggota DPR di sampaikan kepada KPU 
b.	Calon anggota DPRD provinsi di sampaikan kepada KPU provinsi yang bersangkutan, dan
c.	Calon anggota DPRD kabupaten/kota di sampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, posisi tawar partai politik di berikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan calon pemimpin yang ada di daerah maupun di pusat. Partai politik yang menjadi satu satunya agen dalam perekrutan individu – individu dari masyarakat  menjadi calon anggota legislative, selanjutnya disingkat caleg,  yang nantinya akan di pilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, kualitas seleksi dan model rekruitmen calon anggota legislatif dari partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam setiap pemilihan umum. 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, selanjutnya disingkat UU.No.2/2011  yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia.  Dengan adanya, UU.No.2/2011  tersebut lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri.
Melihat perkembangan demokrasi, peranan dan fungsi partai politik semakin komplit. Ini diakibatkan karena harapan yang sangat besar yang sedang berkembang maka fungsi dan peranan partai politik semakin besar dan dikemukakan oleh Ramlan Surbakti sebagai berikut :
Artikulasi Kepentingan merupakan suatu proses peng-iput-an sebagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan mereka dapat diwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Agregasi Kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan olrh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternative-alternative pembuatan kebijakan publik. Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku dan dianut suatu Negara. Sosialisasi Politik sebagai salah satu fungsi partai politik memiliki tujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang berbagai hal mengenai praktek-praktek politik yang terjadi di masyarakat. 
Konsep ideal rekruitmen politik menurut Almon digambarkan sebagai kegiatan “merekrut anggota-anggota dari masyarakat dan dari subkultur khusus komunitas keagamaan, status, kelas, komunitas etnik, dan serupa dan melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai, pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik. Berdasarkani prosedur yang disampaikan oleh ahli Almond dan Powell, dapat kita ketahui secara langsung bahwa prosedur terbukalah yang digunakan oleh DPD dalam proses rekrutmen legislatif. Hal ini dapat kita amati bahwa dalam proses rekrutmen ini semua orang dapat memantau prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar menjadi bakal caleg. Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Sahid, yaitu: 
a.	Top-down artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas orang – orang yang sedang menjabat.  Contoh dari sifat ini adalah penunjukkan pribadi dan seleksi pengangkatan.
b.	Bottom-up artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individu-individu melamar partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislative maupun calon kepala daerah.
c.	Bersifat campuran artinya proses seleksi yang memaduhkan antara model top-down dan bottom-up. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislative maupun eksekutif. 

Secara fakta dalam melakukan rekrutmen bakal caleg bermunculan nama – nama yang diajukan parpol, terselip sejumlah pelaku dunia hiburan (artis dan actor) yang tidak asing lagi bagi publik. Partai Nasional Demokrasi yang disingkat Nasdem menjadi partai dengan jumlah bacaleg dari kalangan selebritis terbanyak, yakni 27 (dua puluh tujuh) orang. Disusul Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan disingkat PDIP berjumlah 13 (tiga belas) caleg, Partai Kebangkitan Bangsa yang disingkat PKB 7 (tujuh) bacaleg, Partai Berkarya 5 (lima) bacaleg. Partai  Demokrat, Partai Amanat Nasional disingkat PAN dan Partai Golongan Karya atau Golkar masing – masing 4 (empat) bacaleg, sedangkan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang disingkat Gerindra 3 (tiga) bacaleg dan Psi 1 (satu) bacaleg. Meski bukan fenomena baru, keterlibatan kalangan selebritis dalam kontestasi politik praktis tetap menarik untuk diperbincangkan.
Setelah 20 (dua puluh) tahun reformasi berjalan, kondisi masyarakat sipil sudah mengalami banyak perubahan ke arah positif, terutama terkait kesadaran dalam berpolitik. Kesadaran itu dalam banyak hal tentu berpengaruh pada referensi pemilih terhadap figur calon legislative. Selain itu, maraknya isu politik uang atau mahar untuk partai sangat mempengaruhi rekrutmen bacaleg, bahkan tidak sedikit kader – kader partai yang berpindah dari satu partai ke partai lainnya demi mendapatkan posisi sebagai bakal caleg dari partai – partai tertentu.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan judul “TRANSPARANSI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON LEGISLATIF”.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu dikaji tentang bagaimanakah bentuk  pengaturan pola rektruitmen calon legislatif oleh Partai Politik?

B.	Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui bentuk  pengaturan pola rektruitmen calon legislatif oleh Partai Politik.
C.	Metode Penulisan 
1.	Jenis Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Peneltian hukum normatif atau nama lainya yaitu penelitian Hukum Doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori tertentu, menganalisis suatu hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. 
Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, serta substansi pengkajiannya,  maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dikategorikan sebagai  penelitian hukum normatif.  
2.	Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, permasalahan dapat didekati berdasarkan peraturan perundang-undangan (statute approach ), sejarah hukum (historical approach), perbandingan sistem hukum lain (comparative approach), pandangan atau doktrin para pakar di bidang ilmu hokum (Conceptual approach). 
Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach ).
3.	Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer yang di dalamnya terdiri dari beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu :
a.	Bahan Hukum Primer terdiri dari:
1.	Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
2.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
3.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
4.	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
5.	Undang – Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b.	Bahan hukum Sekunder terdiri dari:
•	Bahan atau pendapat para hukum jurnal –jurnal hukum, mengenai partai politik 
•	Buku-buku hukum atau ( text book ), internet.
c.	Bahan hukum tersier:
Kamus, kamus hukum, dan ensiklopedi hukum (beberapa penulis hukum menggolongkan kamus dan ensiklopdi hukum kedalam bahan hukum tersier). 

II.	Pembahasan

Partai Politik dalam menjalankan fungsi- fungsinya tidak bisa dilepaskan dari sistem kepartaian yang diterapkan. Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Secara garis besar, sistem kepartaian dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah partai, jarak ideologi, dan formasi pemerintahan.
Pendekatan sistem kepartaian berdasarkan jumlah menurut Maurice Duverger, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti, terdiri atas tiga kelompok, yaitu sistem  partai tunggal, sistem dua partai (dwi partai), dan sistem mulipartai. Pertama, sistem partai tunggal adalah sistem yang didominasi oleh satu partai di parlemen. Bentuk sistem partai tunggal antara lain partai tunggal totaliter, otoriter, dan dominan. Dalam Sistem partai tunggal totaliter terdapat satu partai yang menguasai pemerintahan dan militer, bahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kedua, sistem dua partai, sesuai dengan namanya, merupakan sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat dua partai utama yang bersaing dalam pemilihan umum. Partai – partai kecil hanya yang berpengaruh apabila dalam pemilu    selisih perolehan suara kedua partai besar sangat kecil. Ketiga, sistem multi partai, sebagaimana namanya, merupakan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai politik dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk. Dalam sistem ini hampir tidak ada partai yang memenangi pemilu mutlak.
Sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi, menurut Daniel Dhakidae, dapat dibedakan berdasarkan lima hal. Pertama, perbedaan atas orientasi dasar. Kedua, perbedaan pada tujuan konkret yang hendak dicapai. Ketiga,perbedaan tentang cara mencapai tujuan. Keempat, perbedaan dalam menilai kepribadian politik. Kelima, perbedaan pada komposisi partai atau fraksi, terutama basis massa dan pengumpulan kekuatan politik. Dengan demikian semakin besar perbedaan tersebut,  semakin jauh jarak ideologi antarparpol.
Klasifikasi dan sistem kepartaian, secara umum dapat dibagi dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota, yang terdiri atas berbagai aliran politik dan kelompok. Sementara partai kader lebih menekankan pada kekuatan organisasi dan disiplin para anggotanya.
Muslim Mutfi berpendapat lebih lanjut bahwa berdasarkan ideologi kepentingan, partai terbagi sebagai berikut :
1.	Partai Kader, yang sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah yang memiliki hak pilih. Karakteristik serta para pemberi dana organisasi masih sedikit dan aktivitas yang dilakukan  jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.
2.	Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berada di luar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai masa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas  seperti buruh tani, kelompok agama, dan sebaginya.
3.	Partai diktatorial merupakan sub tipe dari partai massa, dengan ciri-ciri ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi memiliki control yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan ataupun anggota partai; rekrutmen anggota dilakukan secara lebih selektif dari partai massa; calon anggota harus teruji kesetiaannya.
4.	Partai catch –all, merupakan gabungan partai kader dan partai massa, yang tujuan utamanya adalah memenangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideology yang kaku. 
Partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi, tidak ada Negara modern tanpa partai politik. Di Negara demokrasi, partai politik berfungsi untuk mengatur kehendak umum yang kacau dan mendidik warga Negara  untuk bertanggungjawab secara politik. Selain itu, partai politik juga menjadi penghubung antara pemerintah serta pendapat umum dan memilih para pemimpin. Sebagiamana telah dijelaskan sebelumnya bahwa  partai politik memiliki empat fungsi, yaitu : (i) sarana komunikasi politik; (2) sarana sosialisasi politik, (3) sarana rekrutmen politik, (4) sarana pengatur politik.
Salah satu fungsi yang menjadi kajian pada bagian ini adalah fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik yang akan dikaji adalah dalam rangka melihat bagaimana partai politik melaksanakan salah satu fungsinya secara baik.
Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah Negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya,guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sejalan dengan itu Cheng Prudjung berpendapat bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.
  Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan secara tertutup. Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara.  Karena proses ini menentukan orang – orang yang akan menjalankan fungsi – fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik.
   Harris berpendapat bahwa perekrutmen anggota legislatif oleh partai politik  secara umum mencakup tiga tahap penting, yakni :
a.	Penjaringan calon,  di mana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa atau kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
b.	Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat kabupaten/ kota atau cabang daerah.
c.	Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat  cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang / daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.
Czudnowski sebagaimana dikutip oleh Fadillah Putra mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik, antara lain :
1)	Rekrutmen terbuka, yaitu syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan  dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2)	Rekrutmen Tertutup, yaitu berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.
Menurut Hasibuan, cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode,yakni  :
1)	Metode ilmiah, yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan  pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
2)	Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar – standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.
Pola rekrutman Partai politik juga dikemukakan oleh  Romli, yakni sebagai berikut :
1)	Partisan,  pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis kader internal partai.
2)	Compartmentalization, proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan  pengalaman organisasi atau  kegiatan sosial politik seseorang. Misalnay aktivis LSM.
3)	Immediate Survival, proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa  memperhitungkan kemampuan orang yang direkrut.
4)	Civil Service Reform, proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting. Contoh : non kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kalangsungan system politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup system politik akan terancam. 
Tak ada partai politik yang dalam susunan calon anggota legislatif yang didaftarkan ke KPU tanpa diwarnai nama yang sebelumnya dikenal malang melintang di dunia kesenian atau olah raga. Hal ini bukan fenomena baru tetapi fenomena lama dalam dunia politik kita, dan sudah berlangsung sejak Orde Baru atau mungkin juga Orde Lama. 
Dalam pemilihan anggota legislatif 2014-2019, misalnya, tercatat 39 (tiga puluh sembilan) pesohor ikut bertarung. Dari jumlah tersebut, 15 orang berhasil melenggang ke Senayan dan tiga menjadi senator (anggota Dewan Perwakilan Daerah). Untuk Pemilu 2019-2024, Partai NasDem tergolong yang terbanyak mencantumkan nama pesohor dari penyanyi, atlet, hingga mantan model/peragawati. Total ada belasan nama. Partai yang dipimpin Surya Paloh yang dalam tiga tahun ini mengumandangkan tagline 'politik tanpa mahar' itu juga meraih limpahan politisi yang hijrah dari partai lain dengan berbagai alasan. Ada yang mengaku 'hijrah' karena merasa sudah tak cocok lagi dengan visi partai sebelumnya, konflik internal, gaya kepemimpinan yang otoriter, hingga yang merasa dicuekin. Di luar itu, ada juga selentingan bahwa kepindahan mereka tak lepas dari iming-iming materi di dalamnya.
Sepertinya cuma Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melakukan rekrutmen secara terbuka, lalu menguji para kandidat dengan melibatkan sejumlah panelis dari luar. Mereka yang datang mendaftar tak cuma diperiksa persyaratan administrasi, tapi juga kemampuan akademis dan integritasnya. 
Vokalis band Nidji, Giring Ganesha misalnya, menjalani seleksi di hadapan panelis pada 5 November 2017. Saat memutuskan akan berkiprah di dunia politik, dia mengaku tak cuma membekali dirinya dengan pendidikan selama di kampus, tapi juga mengambil banyak kelas politik, short course, hingga kelas public speaking. Ketika berhadapan dengan panelis (Mahfud Md, Mari Elka Pangestu, Hamdi Muluk, Bibit R Samad, dan lainnya), dia sudah tahu apa yang akan diperjuangkannya; pendidikan. Giring antara lain memaparkan persoalan pendidikan budi pekerti, budaya, dan nasionalisme. Andai kelak terpilih menjadi anggota DPR, penyanyi berambut keriting itu ingin mengubah Ujian Nasional menjadi ujian bakat.  Giring merujuk pengalaman pribadi dan kakaknya, selain membandingkan sistem pendidikan di luar negeri. Tapi, berapa banyak pribadi yang punya kesadaran seperti Giring? Di pihak lain, parpol pun sepertinya enggan melakukan kaderisasi secara telaten karena memang tak murah. Jangankan melakukan kaderisasi, sekadar mematuhi Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk dicalonkan saja, mereka banyak yang merutukinya. 
Akhirnya, jalan pintaslah yang banyak ditempuh. Asal popular, punya koneksi dan duit, jadilah sebagai caleg. Soal kompetensi, apalagi integritas biarlah itu dipikir kemudian. Padahal mengajukan caleg karena semata-mata pertimbangan popularitas atau punya uang sudah terbukti justru merusak negeri ini. Setelah duduk di kursi empuk parlemen, mereka lupa akan jati diri sebagai wakil rakyat, bahkan tak jarang malah menjadi pengkhianat rakyat. Caleg berintegritas merupakan satu-satunya jawaban agar parlemen yang akan datang berkualitas dan sebenar-benarnya mewakili rakyat. 
Dengan demikian pola rekrutmen calon legislatif partai politik cenderung menggunakan pola rekrutmen tertutup yang  berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. Selain itu system pengkaderan kurang berjalan dengan baik, karena terjadi perpindahan anggota partai yang satu ke anggota partai lainnya sebagai caleg tanpa memperhitungkan kader – kader yang bertahun-tahun membangun partainya.
Proese rekrutmen tentunya berpedoman secara umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku tetapi ada saja kebijakan – kebijakan yang ditentukan sehingga perlakuan tidak adil dapat saja terjadi bagi para kader lainnya dengan adanya kehadiran bakal caleg yang berpindah dari partai lain.

III.	Penutup
A.	Kesimpulan
Berpijak pada rumusan masalah serta pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen calon legislatif partai politik cenderung menggunakan pola rekrutmen tertutup yang  berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen calon legislatif oleh partai politik belum berjalan dengan baik bahkan kurang adanya transparansi. Hal tersebut dapat diketahui bahwa informasi rekrutmen caleg memang dilakukan dengan menginformasikan persyaratan dalam internal partai  tetapi di lapangan terjadi calon legislatif yang dapat berpindah secara bebas ke partai yang lain dan baru bergabung saat akan dicalonkan sebagai caleg tanpa memperhatikan kader – kader yang telah bertahun – tahun membangun partai lain padahal belum beberapa tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh partai tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa walaupun persyaratan ditentukan oleh parpol tetapi dapat dikesampingkan dengan melihat peluang untuk mendulang suara dengan menghadirkan figur caleg- caleg tertentu.

B.	Saran
Demi mendapatkan calon – calon pemimpin bangsa yang kredibel dan memiliki kapabilitas tidak hanya untuk mendongkrak nama dan suara partai tetapi harusnya Partai Politik konsisten dengan prinsip partainya untuk menyeleksi caleg melalui pola rekrutmen yang jelas dan transparan. 

DAFTAR PUSTAKA

A.	Literatur
Daniel Dhakidae, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program, Kompas, Jakarta, 1999.
Djanedri M Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
Donald Parulian, Menggugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2000.
Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2007.
Jimly Asshiddiqie,Green Constitution : Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta,2010.
Lily Romli, Pemilihan Presiden Langsung 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia, LIPI, Jakarta, 2005.
M Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.
Melayu Hasibuan, S.P., Manajemen, Dasar, Pengertian Dan Masalah, Bumi Aksara, Jakrta, 2006.
Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Gramedia ,Jakarta,1980.
----------------------,Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1992.
Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,  Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Ilmu Hukum UI,Jakarta, 1983.
Muchamad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
Muslim Mufti, Teori – Teori Politik, Pustaka Setia,Bandung,2012.

Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
R. Djokosutomo, 2000, Hukum Tata Usaha Negara, Pradjaya Paramitha, Jakarta.
Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik dalam Koirudin. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2004.
Sahid Gatara,  Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. CV.Pusaka Setia, Bandung,2000.
Sri Soemantri, Perbandingan Hukum Tata Negara, Alumni,Bandung, 1971.
Syamsuddin Harris, Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.

B.	Perundang –undangan

•	Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
•	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
•	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
•	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
•	Undang – Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
C.	Lain -lain
Sunarso. Demokrasi di Indonesia: konsep, Transisi, dan Implementasi. Jurnal Civics Vol.5 No.2: 2008: 13
https://news.detik.com/kolom/d-4120676/rekrutmen-caleg-antara-pesohor-dan-kutu-loncat