[1]
2011. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004. SASI. 17, 3 (Sep. 2011), 1–10. DOI:https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.360.