[1]
“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004”, SASI, vol. 17, no. 3, pp. 1–10, Sep. 2011, doi: 10.47268/sasi.v17i3.360.