BSI Rekomendasikan ISO 9001:2015 untuk FH UNPATTI

BSI Rekomendasikan Fakultas Hukum Raih Sertifikat ISO 9001:2015

UNPATTI,- Langkah maju diterobos Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah mengantongi akreditasi A, BSI merekomendasikan Fakultas Hukum UNPATTI meraih Sertifikat ISO 9001:2015. Rekomendasi itu disampaikan Boedi Prasetyo selaku team Leader BSI (British Standards Institution) kepada Pemimpin dan Civitas Akademika Fakultas Hukum UNPATTI dalam Closing Meeting pada Kamis sore (19/12) di kampus FaRead More…

Yudisium April 2019

Yudisium Dan Penggelaran Lulusan Sarjana Ilmu Hukum Periode April 2019

Poka – Jumat (12/04). FH UNPATTI mengadakan kegiatan Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Yudisium dan Penggelaran Lulusan Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Universitas Pattimura Periode April 2019. Sejumlah 173  lulusan, secara resmi diberi gelar Sarjana Hukum oleh Dekan FH UNPATTI Dr. Rory J. Akyuwen, S.H., M.Hum. Dalam acara tersRead More…

Pelantikan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2018

Poka – Senin (09/04) Acara  pelantikan Kepengurusan DPMF Hukum Unpatti periode 2018 dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Dr. R. J. akyuwen, S.H., M.Hum. Sebanyak 43 mahasiswa Fakultas Hukum yang terpilih, dinyatakan sah menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, setelah dilantik pada hari Senin 09 April 2018 pukul 10:20 WIT. oleh Dekan Fakultas Hukum.  (more…)Read More…

HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN Oleh. M. A. H. Tahapary   A.      Latar Belakang Indonesia adalah Negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), yang berarti Indonesia berdasarkaRead More…

CONTEMPT OF COURT SEBAGAI BAGIAN DARI GEJALA SOSIAL SERTA HUKUM

CONTEMPT OF COURT SEBAGAI BAGIAN DARI GEJALA SOSIAL SERTA HUKUM   ABSTRAK   Dalam suatu negara dengan kekuasaan kehakiman yang lemah, maka apa yang pertama-tama dibutuhkan praktisi hukum ialah adanya perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan setajam mungkin dalam rangka membatasi penafsiran terlalu luas oleh hakim serta mencegah kemungkinan penyalagunaRead More…

HUKUM, MORAL DAN PERILAKU KORUPSI

HUKUM,  MORAL DAN PERILAKU KORUPSI[1] Ronald Z. Titahelu   Pengantar Pembahasan hukum, moral dan perilaku korupsi dlakukan dengan menggunakan pemikiran H.L.A. Hart. Pemikiran Hart bertolak dari tesis tentang kelangsungan hidup manusia yang bertolak dari fakta bahwa kebanyakan manusia pada kebanyakan waktunya ingin hidup (Hart-Khozim, 2011: 296), Hal ini menarik untuk dipergunaRead More…

Advokat Bukan Penegak Hukum Dalam Perkara Nazaruddin

Koruptor melarikan diri ke luar negeri yang kemudian menjadi buronan saat ini sudah bukan lagi suatu fenomena baru di Indonesia, namun sudah menjadi layaknya suatu kebiasaan yang saat ini sudah tidak tabu lagi didengar dalam pemberitaan di media massa dari zaman Orde Baru hingga sekarang.   Kejadian sekitar tahun 1993-1995, Indonesia dihebohkan oleh pembobolan Bank Bapindo senilai Rp1,3Read More…

Hasil Akreditas Fakultas Hukum Unpatti Tahun 2011 Oleh BAN-PT

  Hasil Akreditasi Fakultas Hukum Unpatti tahun 2011 telah diumumkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hasil keputusan BAN-PT bernomor 032/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011, tanggal 21 Oktober 2011 ini menetapkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Mendapat Nilai "B". Akreditasi ini berlaku hingga 5 tahun kedepan yaitu sampai tanggal 21-10-2016.Read More…