1. Home
  2. Vol 23, No 1 (2017)
  3. Latif

TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Abd. Rachman A. Latif(1email)


(1) , Indonesia
email Corresponding Author
CrossMark

Abstract


By juridical any person or legal entity is prohibited to give any money or goods to beggars and homeless. This prohibition is governed by the laws and regulations. Judging from the legal philosophy, the local regulation imposed by the local government on the prohibition of giving money or goods to homeless and beggars is the right step, because in essence the law is made is to regulate, protect and prosper the community. Government efforts in tackling homeless and beggars are done with preventive efforts, repressive efforts and rehabilitative efforts. This effort is aimed at getting homeless and beggars to re-run their social functions.

Keywords


Law; Prohibition; Money; Homeless and Beggar


DOI


10.47268/sasi.v23i1.159

Published


2017-06-30

How To Cite


APA: Latif, A.A. (2017). TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS. SASI, 23(1), 54-63. DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.159.
IEEE: A.A. Latif, "TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS", SASI, vol. 23, no. 1, pp. 54-63, Jun. 2017. Accessed on: Apr. 27, 2024. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.159
Harvard: Latif, A.A., (2017). "TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS". SASI, Volume 23(1), pp. 54-63. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.159 (Accessed on: 27 April 2024)
Chicago: Latif, Abd. Rachman A.. "TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS." SASI 23, no. 1 (June 30, 2017): 54-63. Accessed April 27, 2024. doi:10.47268/sasi.v23i1.159
Vancouver: Latif AA. TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS. SASI [Internet]. 2017 Jun 30 [cited 2024 Apr 27];23(1):54-63. Available from: https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.159
MLA 8th: Latif, Abd. Rachman A.. "TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS." SASI, vol. 23, no. 1, 30 Jun. 2017, pp. 54-63, doi:10.47268/sasi.v23i1.159. Accessed 27 Apr. 2024.
BibTeX: 
@article{SASI159,
		author = {Abd. Rachman Latif},
		title = {TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS},
		journal = {SASI},
		volume = {23},
		number = {1},
		year = {2017},
		keywords = {Law; Prohibition; Money; Homeless and Beggar},
		abstract = {By juridical any person or legal entity is prohibited to give any money or goods to beggars and homeless. This prohibition is governed by the laws and regulations. Judging from the legal philosophy, the local regulation imposed by the local government on the prohibition of giving money or goods to homeless and beggars is the right step, because in essence the law is made is to regulate, protect and prosper the community. Government efforts in tackling homeless and beggars are done with preventive efforts, repressive efforts and rehabilitative efforts. This effort is aimed at getting homeless and beggars to re-run their social functions.},
				issn = {2614-2961},		pages = {54--63}			doi = {10.47268/sasi.v23i1.159},
				url = {https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/159}
		}
RefWorks:

   

Arrasjid, Chainur. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Darmodiharjo,Darji dan Shidarta.2004. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kansil,C.S.T. 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Ma’arif, Syafii. 2003. Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis Dan Filosofis. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri

Najih, Mokhammad dan Soimin.2012. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Setara Press Malang

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaran Dan Penanganan Kesejahteraan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

http://megapolitan.kompas.com

Article Metrics

Abstract View grafik : 3195 times
PDF (Bahasa Indonesia) icon PDF Download : 1682 times



Copyright (c) 2019 Abd. Rachman A. Latif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.