Tim Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa FH Unpatti Lolos Ke Tingkat Nasional

Berdasarkan undangan Mahkamah Konstitusi RI Kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta (PTN/PTS) untuk mengikuti Lomba Debat Konstitusi Tahun 2018, maka Fakultas Hukum Universitas Pattimura mempersiapkan satu tim yang lolos seleksi di tingkat Fakultas, terdiri dari : 

  1. Veral Hendrisco Pattipeilohy (201621086)
  2. Yulia Herdiana Rizal (201621049)
  3. Karina Rutumalessy (201721001)
    Dengan dosen Pendamping, Dr. Reny H. Nendissa, S.H., M.H.

Adapun Tahapan yang harus diikuti adalah :
1. Tahapan Eliminasi, Setiap peserta mengirimkan Karya Ilmiah dan Video presentasi pada waktu yang telah ditentukan.
2. Tahapan Regional, terdiri dari Region Barat,Tengah dan Timur, dan untuk Region Timur adalah PTN/PTS diwilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Tahap ini adalah 24 tim setiap Region yang lolos Tahap Eliminasi.
3. Tahapan Nasional, adalah hasil seleksi ditingkat Regional dengan menghasilkan 8 tim terbaik setiap Region yang lolos ke Tingkat nasional.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura berhasil lolos seleksi tahapan eliminasi bersama 23 tim lainnya di Region Timur.

Region timur berlangsung pada tanggal 10 - 12 April di Universitas Muhamadiyah Malang, Fakultas Hukum Universitas Pattimura berada pada Grup F, yaitu (F2). Pada sesi I berhadapan dengan Universitas Brawijaya Malang (F1) dengan topik "Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung", dan pada sesi II berhadapan dengan Universitas Udayana Bali (F3) dengan topik "Hak Veto Presiden Terhadap Pengesahan Suatu UU".

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (F2) keluar sebagai juara Grup F, dan sekaligus sebagai 8 tim terbaik Region Timur bersama dengan 7 Universitas lainnya yaitu, Universitas Muhamadiyah Malang, Universitas Surabaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Khairun, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Gorontalo.

Ke 8 Universitas ini akan melaju ke tahap Nasional yang direncanakan berlangsung pada bulan Mei 2018 di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi RI.

 

Image