Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif)

Imam Ropii

Abstrak

Political contestation in the election of regional heads simultaneously in the third stage of 2017 became popular in particular the election of regional heads in Jakarta Special Capital Region (DKI). The popularity of DKI Regional Head election is because one of the candidates of the regional head (petahana candidate) is currently a suspect status and has even increased to be the defendant for allegedly doing the act of defamation of religion. The juridical of the candidate for the head of a suspect or defendant has no effect on the nomination process in the election. Couple of candidates with such status will continue to follow the election stage to complete. If in the Pilkada the suspect's partner or the defendant wins, the convicted person will be dismissed and subsequently replaced as stipulated in the legislation.

Kata Kunci

status of candidate for regional head; implication; election of regional head

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Puspen Kemendagri. 2015. Jadi Tersangka, Pecalonan Kepala Daerah Tetap Sah, Ini Kajiannya, (http://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/17/jadi-tersangka-pecalonan-kepala-daerah-tetap-sah-ini-kajiannya), diakses pada 2 Desember 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturanpemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Metrik Artikel

Telah dibaca: 56
PDF Telah diunduh: 129

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.