KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Yonna Beatrix Salamor(1*)

(1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura
(*) Corresponding Author

Abstract

Effect of eradication of corruption in Indonesia and according to Law Number 31 Year 1999
jo. Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication, explaining that the corruption that has
been widespread, not only detrimental to the state, but also a violation of social rights and the
economy at large, so that corruption needs to be categorized as crime eradication should be
done widely. various policies have been carried out by the government in tackling corruption
in the form of legislation and in various policies related to criminal law corruption. One of
the criminal law policy in the field of corruption that is much discussed today is a moratorium
remission and parole. Based on the principles in the formation of legislation lex superior
derogat legi inferior, which means that the regulation of low position must not conflict with
higher regulations. moratorium remission and parole for inmates of corruption in Indonesia
issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, contrary to
Law No. 12 of 1995 concerning Corrections

Keywords

corruption; moratorium; remission

References

Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____________, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta.

C. L. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:

PT . Djambatan.

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya, Bandung: Alumni, 2007.

M. Sholehhuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar

Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

http://www.googlesearch.com/makalahpengetatan-remisi-danpembebesan-bersyarat pada tanggal 10 september 2012, 16

page,

Rencana Strategis Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Tahun 2010-2014, diakses melalui

http://www.googlesearch.com/rencana-pembangunan-jangkamenengah-kemenkopolhukam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31.Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Article Metrics

Abstract views: 22
PDF (Bahasa Indonesia) Views: 12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Yonna Beatrix Salamor

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.