Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Surya Muhammad Gunarsa(1*)

(1) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract

Consumer dispute can be resolved by litigation and non-litigation based on agreement of the parties. Presence of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) considered as a new hope for parties because thats’s give an option to resolve consumer dispute, through BPSK it is expected that dispute can be resolved in a simple, fast, and low-cost manner. However, in fact the verdict issued by BPSK has the disadvantage of not having specificity, it caused by the article 54 point 3 of Consumer Protection Law mention that the BPSK decision is final and binding but can still be submitted for objection, even cancellation, then the absence of executorial power on the BPSK decision causes this BPSK decision to have no merit.

Keywords

Arbitration; BPSK; Consumer; Court Decision; Dispute

References

Buku

[1] Fuadi, Munir. (2006), Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti

[2] Mertokusumo, Sudikno. (1993), Hukum Acara Perdata Indonesial (Cet. I), Yogyakarta: Liberty.

[3] Nugroho, Susanti Adi. (2008), Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implemen- tasinya, Jakarta: Kencana.

[4] Sudirto, Zaeni Asyhadie. (2004), Mengenai Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[5] Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[6] Siahaan, NHT. (2005), “Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)”, Bogor: Panta Rei.

[7] Winarta, Frans Hendra. (2013), “Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Lain-Lain

[8] Andriansyah, Muhammad (2014) “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri”, Jurnal Cita Hukum. Volume II No. 2.

[9] Mertokusumo, Sudikno. (2005), “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dan Menghambat Pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi) dalam Perkara Perdata, Majalah ilmiah Ilmu Hukum Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.20, No.3, Juli.

[10] Prabowo, Tri Ari dan Nazriyah, R. (2017) “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember.

[11] Putnado, Muhammad Gakhairi. (2017), “Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Nomor 11/PTS-BPSK/BKT/X/2015 Atas Upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 24/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.BKT)”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.

[12] Rosita. (2017), “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, Al-Bayyinah of Islamic Law, Volume IV Nomor 2, Desember, http://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20.

[13] Siallagan, Gabriel. (2013) “Analisis Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen”Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 3 Nomor 5.

[14] Wulandari, Bernadetta T. (2006), “BPSK Sebagai Alternatif Upaya Penegakkan Hak Konsumen Di Indonesia”, Gloria Juris, Volume 6 Nomor 2.

[15] Adminbpl, “Ini Alasan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Menjadi Populer Di Dunia Bisnis”, https://bplawyers.co.id/2016/08/29/penyelesaiansengketaarbitrase/.

Article Metrics

Abstract views: 165
PDF (Bahasa Indonesia) Views: 57

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Surya Muhammad Gunarsa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.