Archives

2019

Vol 25, No 1 (2019): Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019

Pengantar Editorial

Hukum merupakan peraturan yang menjadi ketentuan dalam hidup bermasyarakat yang bersifat, memaksa, mengikat, mencegah, dan mengendalikan. Sebagai pengikat anggota masyarakat secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengadakan kehendak penguasa. Hukum sebagai aturan yang didalamya terdapat perintah maupaun larangan bersifat memaksa untuk menggapai kehidupan yang tentram, damai, tertib dan aman, serta sanksi kepada pelanggar.

Dalam Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019 ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta, Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang), Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman, Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Kuskus (Phalanger SPP) yang Dilindungi di Kota Ambon, Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia, Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019), Pelangaran Outsourcing Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.


2018

Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018

Vol 24, No 2 (2018): Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018

Pengantar Editorial

Hukum mencakup ilmu tentang kaidah atau norma yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah dengan dokmatik hukum dan sistematik hukum, seperti subyek hukum, peristiwa hukum, dan kejadian hukum. Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksaaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakan.

Dalam Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018 ini terdapat beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi,Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance, Efektifitas  Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksaan Putusan Pengadilan Tatat Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Volume 24 Nomor 1, Januari - Juni 2018

Vol 24, No 1 (2018): Volume 24 Nomor 1, Januari - Juni 2018

Pengantar Editorial

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Dalam Volume 24 Nomor 1, Januari - Juni 2018 ini terdapat beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean, Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga, Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child, Memurnikan Mahkamah Konstitusi, Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat, Tinjauan Eksekusi Putusan Sela Dalam Bentuk Schorsing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.


2017

SASI Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017

Vol 23, No 2 (2017): Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017

Pengantar Editorial

pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dampak terhadap perubahan dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Dalam Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017 ini terdapat beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif), Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer, Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy ) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri, Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana, Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan, Pemilihan Kepala/Wali Desa/Nagari Dengan Sistem E-Voting Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Cover Page

Vol 23, No 1 (2017): Volume 23 Nomor 1, Januari - Juni 2017

Pengantar Editorial

Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dampak terhadap perubahan dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Dalam Volume 23 Nomor 1, Januari - Juni 2017 ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas IIa Ambon, dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling).

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.


2016

Cover Page

Vol 22, No 2 (2016): Volume 22 Nomor 2, Juli - Desember 2016

Pengantar Editorial 

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Dalam Volume 22 Nomor 2, Juli - Desember 2016 ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata, Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia, Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam, Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Cover Page

Vol 22, No 1 (2016): Volume 22 Nomor 1, Januari - Juni 2016

Pengantar Editorial

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Dalam Volume 22 Nomor 1, Januari - Juni 2016ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah 

Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon, Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi, Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.


2015

Cover Page

Vol 21, No 2 (2015): Volume 21 Nomor 2, Juli - Desember 2015

Pengantar Editorial 

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Dalam Volume 21 Nomor 2, Juli - Desember 2015 ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan  Barang  Bukti  Dalam  Pelanggaran  Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.


1 - 8 of 8 Items