PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA


*Sarah S Kuahaty - Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Indonesia
CrossMark

Abstract

Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah yang adalah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdata, hal ini dapt dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.

Keywords

pemerintah; subjek hukum

How To Cite


APA: Kuahaty, S.S. (2011). PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. SASI, 17(3), 53-58. DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365.
IEEE: S.S. Kuahaty, "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA", SASI, vol. 17, no. 3, pp. 53-58, Sep. 2011. Accessed on: Dec. 1, 2021. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365
Harvard: Kuahaty, S.S., (2011). "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA". SASI, Volume 17(3), pp. 53-58. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365 (Accessed on: 1 December 2021)
Chicago: Kuahaty, Sarah S. "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA." SASI 17, no. 3 (September 30, 2011): 53-58. Accessed December 1, 2021. doi:10.47268/sasi.v17i3.365
Vancouver: Kuahaty SS. PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. SASI [Internet]. 2011 Sep 30 [cited 2021 Dec 1];17(3):53-58. Available from: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365
MLA 8th: Kuahaty, Sarah S. "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA." SASI, vol. 17, no. 3, 30 Sep. 2011, pp. 53-58, doi:10.47268/sasi.v17i3.365. Accessed 1 Dec. 2021.
BibTeX:
@article{SASI365,
			author = {Sarah Kuahaty},
			title = {PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA},
			journal = {SASI},
			volume = {17},
			number = {3},
			year = {2011},
			keywords = {pemerintah; subjek hukum},
			abstract = {Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah yang adalah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdata, hal ini dapt dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.},
					issn = {2614-2961},			pages = {53--58}			doi = {10.47268/sasi.v17i3.365},
					url = {https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/365}
		}
		
RefWorks:

Citation format: 

Full Text:

PDF
1163 times.
PDF Views: 4621 times.

 

Cited-By:

 

1. Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19
Merry Tjoanda
SASI  vol: 26  issue: 3  first page: 403  year: 2020  
Type: Journal [View Source]






Copyright (c) 2011 Sarah S Kuahaty

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.