KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 Adonia Ivonne Laturette
KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KAWASAN Tomy M Saragih
PELAYANAN PUBLIK MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT: UPAYA MEMINIMALISIR PRAKTEK MALADMINISTRASI DALAM MENINGKATAN PUBLIC SERVICE Erick S Holle
PENERAPAN NILAI – NILAI DASAR BUDAYA KERJA DAN PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI BUDAYA KERJA PEMERINTAH DENGAN BAIK DAN BENAR Dezonda R Pattipawae
PERAN LATUPATI SEBAGAI LEMBAGA HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR NEGERI DI KECAMATAN LEIHITU PROPINSI MALUKU Jacoba Sahalessy
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON Barzah Latupono
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH KEJELASAN STATUS HUKUM MELALUI PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA) Jenny K Matuankotta
TINJAUAN YURIDIS KASUS KONTAMINASI SUSU FORMULA DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN KONSUMEN Theresia L Pesulima