PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA

Sarah S Kuahaty

doi:10.47268/sasi.v17i3.365

PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA

Sarah S Kuahaty⁽¹⁾

(1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Indonesia
email

Corresponding Author

Abstract

Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah yang adalah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdata, hal ini dapt dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.

Keywords

pemerintah; subjek hukum

DOI

10.47268/sasi.v17i3.365

Published

2011-09-30

How To Cite

APA: Kuahaty, S.S. (2011). PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. SASI, 17(3), 53-58. DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365.

IEEE: S.S. Kuahaty, "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA", SASI, vol. 17, no. 3, pp. 53-58, Sep. 2011. Accessed on: Nov. 22, 2024. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365

Harvard: Kuahaty, S.S., (2011). "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA". SASI, Volume 17(3), pp. 53-58. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365 (Accessed on: 22 November 2024)

Chicago: Kuahaty, Sarah S. "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA." SASI 17, no. 3 (September 30, 2011): 53-58. Accessed November 22, 2024. doi:10.47268/sasi.v17i3.365

Vancouver: Kuahaty SS. PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. SASI [Internet]. 2011 Sep 30 [cited 2024 Nov 22];17(3):53-58. Available from: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365

MLA 8th: Kuahaty, Sarah S. "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA." SASI, vol. 17, no. 3, 30 Sep. 2011, pp. 53-58, doi:10.47268/sasi.v17i3.365. Accessed 22 Nov. 2024.

BibTeX:

@article{SASI365,
		author = {Sarah Kuahaty},
		title = {PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA},
		journal = {SASI},
		volume = {17},
		number = {3},
		year = {2011},
		keywords = {pemerintah; subjek hukum},
		abstract = {Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah yang adalah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdata, hal ini dapt dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.},
				issn = {2614-2961},		pages = {53--58}			doi = {10.47268/sasi.v17i3.365},
				url = {https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/365}
		}

RefWorks:

Citation format: Download Citation:

Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View grafik

: 31913 times
PDF icon PDF

Download : 9059 times

Cited-By:

1. Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19
Merry Tjoanda
SASI vol: 26 issue: 3 first page: 403 year: 2020
Type: Journal [View Source]

2. Perjanjian Jual Beli Pohon Musiman Di Dalam Masyarakat Desa Sanahu Seram Bagian Barat
Julian Marsel Kaisiry, Barzah Latupono, Sarah Selfina Kuahaty
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum vol: 3 issue: 8 first page: 764 year: 2023
Type: Journal [View Source]

3. Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS
Wening Galih Pitaloka, Susilo Wardani
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum vol: 7 issue: 2 first page: 333 year: 2023
Type: Journal [View Source]

4. Pelaksanaan Perjanjian Babalu Dalam Masyarakat Negeri Sanahu
Yoseph Batlolona, Barzah Latupono, Sarah Selfina Kuahaty
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum vol: 3 issue: 5 first page: 472 year: 2023
Type: Journal [View Source]