PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA

Sarah S Kuahaty

doi:10.47268/sasi.v17i3.365

PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA

Sarah S Kuahaty⁽¹⁾

(1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Indonesia
email

Corresponding Author

Abstract

Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah yang adalah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdata, hal ini dapt dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.

Keywords

pemerintah; subjek hukum

DOI

10.47268/sasi.v17i3.365

Published

2011-09-30

How To Cite

APA: Kuahaty, S.S. (2011). PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. SASI, 17(3), 53-58. DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365.

IEEE: S.S. Kuahaty, "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA", SASI, vol. 17, no. 3, pp. 53-58, Sep. 2011. Accessed on: Feb. 23, 2026. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365

Harvard: Kuahaty, S.S., (2011). "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA". SASI, Volume 17(3), pp. 53-58. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365 (Accessed on: 23 February 2026)

Chicago: Kuahaty, Sarah S. "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA." SASI 17, no. 3 (September 30, 2011): 53-58. Accessed February 23, 2026. doi:10.47268/sasi.v17i3.365

Vancouver: Kuahaty SS. PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. SASI [Internet]. 2011 Sep 30 [cited 2026 Feb 23];17(3):53-58. Available from: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365

MLA 8th: Kuahaty, Sarah S. "PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA." SASI, vol. 17, no. 3, 30 Sep. 2011, pp. 53-58, doi:10.47268/sasi.v17i3.365. Accessed 23 Feb. 2026.

BibTeX:

@article{SASI365,
		author = {Sarah Kuahaty},
		title = {PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA},
		journal = {SASI},
		volume = {17},
		number = {3},
		year = {2011},
		keywords = {pemerintah; subjek hukum},
		abstract = {Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah yang adalah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdata, hal ini dapt dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.},
				issn = {2614-2961},		pages = {53--58}			doi = {10.47268/sasi.v17i3.365},
				url = {https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/365}
		}

RefWorks:

Citation format: Download Citation:

Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View grafik

: 34736 times
PDF icon PDF

Download : 10194 times


Dublin Core		PKP Metadata Items	Metadata for this Document

1.	Title	Title of document	PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA

2.	Creator	Author's name, affiliation, country	Sarah S Kuahaty; Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Indonesia

3.	Subject	Discipline(s)

3.	Subject	Keyword(s)	pemerintah; subjek hukum

4.	Description	Abstract	Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan hukum (rechtperson). Tetapi dalam perkembangannya, ternyata pemerintah yang adalah lembaga publik dapat juga melakukan tindakan hukum perdata, hal ini dapt dibuktikan dengan terlibatnya pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan hasil penelusuran ternyata bahwa, ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah tindakan badan hukum.

5.	Publisher	Organizing agency, location	Faculty of Law, Universitas Pattimura

6.	Contributor	Sponsor(s)

7.	Date	(YYYY-MM-DD)	2011-09-30

8.	Type	Status & genre	Peer-reviewed Article

8.	Type	Type

9.	Format	File format	PDF

10.	Identifier	Uniform Resource Identifier	https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/365

10.	Identifier	Digital Object Identifier	10.47268/sasi.v17i3.365

11.	Source	Title; vol., no. (year)	SASI; Vol 17, No 3 (2011): Volume 17 Nomor 3, Juli - September 2011

12.	Language	English=en	en

13.	Relation	Supp. Files

14.	Coverage	Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.)

15.	Rights	Copyright and permissions	Copyright: Authors who publish their manuscripts in this Journal agree to the following conditions: 1. The copyright in each article belongs to the author, as well as the right to patent. 2. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal. 3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. 4. Authors have the right to self-archiving of the article (Author Self-Archiving Policy) License: The SASI Journal is disseminated based on the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license terms. This license allows anyone to copy and redistribute this material in any form or format, compose, modify, and make derivatives of this material for any purpose. You cannot use this material for commercial purposes. You must specify an appropriate name, include a link to the license, and certify that any changes have been made. You can do this in a way that is appropriate but does not imply that the licensor supports you or your use. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.