Search


Issue Title
Vol 26, No 1 (2020): Volume 26 Nomor 1, Januari - Maret 2020 Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Abstract
Herman Katimin
Vol 26, No 4 (2020): Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020 Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi Abstract  PDF  HTML
Bayu Novendra, Aulia Mutiara Syifa
Vol 28, No 2 (2022): Volume 28 Issue 2, June 2022 (In Progress) Measuring the State Losses in Corruption Cases at the Village Credit Institutions in Bali Abstract  PDF
I Ketut Widia
Vol 26, No 1 (2020): Volume 26 Nomor 1, Januari - Maret 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3) Abstract
Paman Nurlette
Vol 25, No 2 (2019): Volume 25 Nomor 2, Juli - Desember 2019 Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Abstract
Rony Alfredo Rumapea
Vol 20, No 1 (2014): Volume 20 Nomor 1, Januari - Juni 2014 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract  PDF
Denny Latumaerissa
Vol 20, No 1 (2014): Volume 20 Nomor 1, Januari - Juni 2014 KEABSAHAN KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract  PDF
Erwin Ubwarin
Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021 Intergrated Criminal Policy: Peran Kementerian Agama Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Abstract  PDF
Jusafri Jusafri
Vol 21, No 1 (2015): Volume 21 Nomor 1, Januari - Juni 2015 AKIBAT HUKUM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abstract  PDF
Denny Latumaerissa
Vol 22, No 1 (2016): Volume 22 Nomor 1, Januari - Juni 2016 PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI KEPADA KORUPTOR SUATU PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN CINA Abstract
Steven Makaruku
Vol 22, No 1 (2016): Volume 22 Nomor 1, Januari - Juni 2016 KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Abstract
Yonna Beatrix Salamor
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"