Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Abstract
Keywords
DOI
10.47268/sasi.v27i3.558
Published
2021-10-07
How To Cite
Jurnal
[1] Jaelani, A. K. (2020). Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(2). 56-70.
https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090
[2] Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. Sasi, 25(1), 92-106.
https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151
[3] Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 85-102.
https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7
[4] Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Admnistrasi Pemerintahan. Soumatera Law Review, 2(2), 207-220.
https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3566
[5] Simanjuntak, E. (2019). Tantangan Dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi Di Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Peratun, 2(1), 33-54.
[6] Utama, Y. J. (2007). Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1). 25-45.
Buku
[7] Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
[8] Indroharto.(1992). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
[9] Mertokusumo, S. (2008). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
[10] Permana, T. C. I. (2018). Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usana Negara. Yogyakarta: Genta Press.
Online/World Wide Web, dll
[11] Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Yogyakarta. Data Seluruh Perkara. http://sipp.ptun-yogyakarta.go.id/list_perkara.
[12] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 04/G/2013/PTUN.YK. perihal Gugatan Perizinan oleh Wiwik Heruriyanti, dkk. melawan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. 8 November 2013.
[13] Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/B/2013/PT.TUN.SBY. perihal Pemeriksaan Banding dalam Perkara Gugatan Perizinan antara Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul melawan Wiwik Heruriyanti, dkk. 8 November 2013.
[14] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 18/G/2015/PTUN.YK. perihal Gugatan Perizinan oleh Sugito, dkk. melawan melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan PT. Solu Sindo Kreasi Pratama. 20 April 2017.
[15] Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/B/2016/PT.TUN.SBY. perihal Pemeriksaan Banding dalam Perkara Gugatan Perizinan antara Sugito, dkk. melawan melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan PT. Solu Sindo Kreasi Pratama. 20 April 2017.
[16] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 PK/TUN/2017 perihal Pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam Perkara Gugatan Perizinan antara Sugito, dkk. melawan melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan PT. Solu Sindo Kreasi Pratama. 20 April 2017.
[17] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 14/G/2017/PTUN.YK. perihal Gugatan Perizinan oleh Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. 16 Januari 2018.
[18] Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 205/B/2017/PT.TUN.SBY. perihal Pemeriksaan Banding dalam Perkara Gugatan Perizinan antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunungkidul melawan Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul. 16 Januari 2018.
[19] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3/G/TUN/2019/PTUN.YK. perihal Gugatan Perizinan oleh Veronika Lindayati L. melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan Yundi Kristianto. 1 Juli 2019.
Copyright (c) 2021 Rizky Ramadhan Baried

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.