Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Eka Sariati(1email), Salmon Eliazer Marthen Nirahua(2), Victor Juzuf Sedubun(3)


(1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon
(2) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon
(3) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon
email Corresponding Author
CrossMark

Abstract


Introduction: Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 has provided a legal basis for the implementation of the Pilkada in 2020, the voting was conducted in December 2020.

Purposes of the Research: This writing aims to find out and understand about the right legal products in the implementation of regional elections during the Pandemic.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical. which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: The issuance of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 Year 2020 is not yet correct, There have been too many changes that have emerged for Law No. 1 of 2015. Then Based on Appendix II number 237 of Law no. 12 of 2011, the Government should understand that if a change in laws and regulations results in a change in systematics, the changed material is more than 50%, or its essence changes, it is better if it is revoked and rearranged in a new form. Parameters of Matters that forced the issuance of Perppu Number 2 of 2020, namely First, the Non-natural disaster Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) which has caused many casualties; Second, namely the absence of law or there is a law but it is not sufficient

Keywords


Urgency; Perppu; Matters of Issues

How To Cite


APA: Sariati, E., Nirahua, S.E., & Sedubun, V.J. (2021). Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(5), 481 – 495. DOI: https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.632.
IEEE: E. Sariati, S.E. Nirahua, and V.J. Sedubun, "Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang", TATOHI J. Ilmu Huk., vol. 1, no. 5, pp. 481 – 495, Oct. 2021. Accessed on: Dec. 4, 2022. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.632
Harvard: Sariati, E., Nirahua, S.E., and Sedubun, V.J., (2021). "Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang". TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1(5), pp. 481 – 495. [Online]. Available DOI: https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.632 (Accessed on: 4 December 2022)
Chicago: Sariati, Eka, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Victor Juzuf Sedubun. "Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 5 (October 15, 2021): 481 – 495. Accessed December 4, 2022. doi:10.47268/tatohi.v1i5.632
Vancouver: Sariati E, Nirahua SE, Sedubun VJ. Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. TATOHI J. Ilmu Huk. [Internet]. 2021 Oct 15 [cited 2022 Dec 4];1(5):481 – 495. Available from: https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.632
MLA 8th: Sariati, Eka, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Victor Juzuf Sedubun. "Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 5, 15 Oct. 2021, pp. 481 – 495, doi:10.47268/tatohi.v1i5.632. Accessed 4 Dec. 2022.
BibTeX:
@article{TATOHI632,
		author = {Eka Sariati and Salmon Nirahua and Victor Sedubun},
		title = {Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang},
		journal = {TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum},
		volume = {1},
		number = {5},
		year = {2021},
		keywords = {Urgency; Perppu; Matters of Issues},
		abstract = {Introduction: Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 has provided a legal basis for the implementation of the Pilkada in 2020, the voting was conducted in December 2020.Purposes of the Research: This writing aims to find out and understand about the right legal products in the implementation of regional elections during the Pandemic.Methods of the Research: The research method used is normative juridical. which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.Results of the Research: The issuance of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 Year 2020 is not yet correct, There have been too many changes that have emerged for Law No. 1 of 2015. Then Based on Appendix II number 237 of Law no. 12 of 2011, the Government should understand that if a change in laws and regulations results in a change in systematics, the changed material is more than 50%, or its essence changes, it is better if it is revoked and rearranged in a new form. Parameters of Matters that forced the issuance of Perppu Number 2 of 2020, namely First, the Non-natural disaster Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) which has caused many casualties; Second, namely the absence of law or there is a law but it is not sufficient},
				issn = {2775-619X},		pages = {481--495}			doi = {10.47268/tatohi.v1i5.632},
				url = {https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/632}
		}
		
RefWorks:

Citation format: 


Abdullah, Muhammad Zein. "Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Menuju Pemilu Yang Berkualitas." Jurnal Observasi 6, no. 1 (2008).

Achmadudin, Rajab. "Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi COVID-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perppu NO. 2 Tahun 2020." Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020, 1-5.

Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada." Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017): 554-72.

https://doi.org/10.31078/jk1435

Asshaddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

---. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Attamimi, A Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Universitas Indonesia, 1990.

Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi." Jurnal Politik Profetik 2, no. 1 (2014): 1-17.

Budhiati, Ida. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis." Masalah-Masalah Hukum 42, no. 2 (2013): 268-73.

Hidayat, Arief. "Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum)." Universitas Diponegoro, 2010.

Hsb, Ali Marwan. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013." Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 8 (2016): 227-34.

Kansil, C.S.T. Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Kansil, Chiristine S T. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.

---. Teori Dan Politik Konstitusi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.

Mas'udi, W, and P S Winanti. "Dari Krisis Kesehatan Ke Krisis Tata Kelola." In Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Melfa, Wendy. "Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada." Masalah-Masalah Hukum 42, no. 2 (2013): 211-17.

Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 61-85.

https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11

Ristyawati, Aprista. "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." Jurnal Crepido 2, no. 2 (2020): 85-96.

https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96

Siahaan, Maruarar. "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan." Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (2010): 9-47.

Sihombing, Herman. Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1996.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan). Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Subiyanto, Achmad Edi. "Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Jurnal Lex Jurnalica 11, no. 1 (2014): 9-19

Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View grafik : 1109 times
PDF icon PDF Download : 496 times



DOI: 10.47268/tatohi.v1i5.632

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Eka Sariati, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Victor Juzuf Sedubun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.