1. Pengaturan UNCLOS 1982 Meregulasi Pelanggaran Illegal Transshipment di Wilayah ZEE Negara Pantai

Pada umunya, perikanan mempunyai peran penting dan strategis terhadap pembangunan perekonian setiap negara, terutama tentang perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup bangsa, pembudidayaan ikan, sampai pada pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu pada lingkungan, kelestarian, dan sumber daya ikan. Dalam hal kegiatan perikanan, cara penangkap ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat bertujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan cukup besar.

UNCLOS 1982 telah mengatur bahwa setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan segala aktivitas dan hak kebebasan di laut internasional berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh konvensi dan ketentuan lain dalam hukum internasional. Berdasarkan pasal 87 UNCLOS 1982, salah satu dari ke-6 prinsip tersebut salah satunya adalah kebebasan untuk menangkap ikan. Kekebasan bukan berarti memberikan kekuasaan bagi negara manapun, namun kebebesan ini dilakukan untuk konsep perlindungan dan tidak merukan perairan serta sumber daya alam hayati.

Secara regulasi bahwa UNCLOS 1982 hanya mengatur terkait dengan kebebasan setiap negara melintasi laut internasional negara lain berdasarkan pasal 87 UNCLOS 1982. Namun, kebebasan ini sendiri sering kali terjadi pelanggaran maupun kejahatan seperti kasus illegal transshipment dalam kasus Juno trader dan MV.Norstar.

Kasus pertama yakni Juno trader adalah sebuah kapal kargo berpendingin yang disebut "Reefer Vessel" yang mengibarkan bendera Saint Vincent dan Grenadines. Pemiliknya adalah Juno Reefers, sebuah perusahaan yang didirikan di British Virgin Islands dan cabang dari perusahaan makanan laut Afrika Selatan dan berwenang untuk mengangkut produk kering berpendingin. Validitas sertifikat bersifat permanen. Juno trader menerima angkut kapal di perairan Mauritania dari 1.183,8 ton ikan beku kedalam kemasan dan 112 ton makanan ikan, dari kapal saudaranya, Juno trader beroperasi di bawah lisensi Ouguiya di zona ekonomi eksklusif Mauritania. Paket masing-masing ditandai "JW N8607268" sebagai nomor dari Juno Warrior.Juno trader yang kemudian menyeberang ke ZEE Guinea-Bissau pada jarak sekitar 40 mil laut dari pantai. Dan kemudian ditangkap oleh kapal yang berwenang.

Penagkapan kapal Juno trader pada tanggal 23 September 2004, hal ini didasari karena Juno trader menerima angkut kapal di perairan Mauritius (ZEE) dari kapal saudaranya, Juno Warrior. Pada 26 September 2004, Guinea-Bisseau kapal angkatan laut Cacine melakukan operasi kontrol rutin dan pengawasan di ZEE. Inspektur Guinea Bissau telah mengamati kapal tersebut, yang kehadirannya di ZEE tidak diketahui dan tidak dideklarasikan dan akhirnya dilakukan penangapan secara sepihak dengan mengunakan senjata api yang membuat satu awak kapal terluka. Alasan penangkqpan sendiri adalah petugas patroli mengangap kapal tersebut kapal bajak laut sehingga dilakukan tindakan represif.

1. Kapal Juno trader ditemukan telah melanggar ketentuan perundang-undangan Perikanan Guinea-Bissau, mengenai operasi yang berkaitan dengan penangkapan ikan;
2. Sebuah denda dalam Franc CFA sesuai dengan jumlah 175,398 (175.000, 398) Euro dikenakan pada kapal Juno trader, atas apa yang dinyatakan dalam paragraf sebelumnya dan sesuai dengan dengan Pasal 56 hukum umum tentang Perikanan;
3. Sebuah denda dalam Franc CFA sesuai dengan jumlah 8,770 (8000, 770) Euro dikenakan, sesuai dengan dengan artikel 58 dari hukum umum Perikanan, pada kapten kapal Juno trader karena kurangnya kerjasama dengan para Inspektur sebagaimana dibuktikan oleh penerbangan kapal;
4. Semua produk di kapal (sekitar 1.183,8 ton) dinyatakan dikembalikan ke negara Guinea-Bissau atas dugaan telah ditrankresikan di perairan Guinea-Bissau tanpa otorisasi.

Kedua, kasus illegal transshipment yaitu penangkapan kapal motor MV Norstar Panama pada tahun 1994 sampai 1998. MV Norstar itu terlibat dalam memasok gasoil (bahan bakar mesin diesel) untuk yacht mega (kapal pesiar besar) di perairan internasional laut teritorial Spanyol. Permohonan ini lebih lanjut menyatakan bahwa MV Norstar ditangkap di Teluk Palma de Mallorca pada 24 September 1998 oleh pejabat Spanyol, atas permintaan Italy, yang diduga karena telah dipasoknya minyak untuk yacht mega (kapal pesiar besar) yang bertentangan dengan undang-undang Italy, terkait dengan pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran transshipment yakni proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang terjadi di wilayah ZEE Spanyol yang memicu respon Italy untuk melakukan langkah diplomatis dengan Spanyol menangkap kapal tersebut.

1. Penahanan dari barang-barang yang siap untuk diturunkan dari kapal dengan maksud untuk diturunkan ke darat, penyitaan kapal yang mengangkut barang-barang demikian sudah merupakah suatu yang dinamakan kebiasaan internasional.
2. Penyitaan dari pada barang-barang asal negara asing yang dipindahkan dari suatu kapal ke kapal lainnya di tengah laut untuk diturunkan ke darat atau dimasukkan ke kapal lain yang ada di pelabuhan.

Kapal-kapal dalam melakukan transaksi apapun yang melanggar ketentuan hukum internasional atau yang berkaitan dengan illegal transshipment di wilayah laut suatu negara harus menaati segala ketentuan yang berlaku diwilayah negara tersebut. Akan tetapi, yang terjadi terhadap kapal Juno trader dan kapal MV.Norstar dalam hal ini telah melakukan tindakan illegal transshipment yang telah diatur dalam Pasal 21 UNCLOS 1982.

Pasal 21 UNCLOS 1982 berkaitan dengan Pasal 19 Ayat 2 UNCLOS 1982 yang mendasari bahwa setiap kapal berbendera asing harus dianggap telah merugikan dan membahayakan kedamaian, ketertiban negara pantai jika di laut teritorial terdapat beberapa atau salah satu jenis pelanggaran terkait dengan kegiatan yang diatur dalam pasal 19 dan 21 UNCLOS 1982.

Dari ketentuan Pasal 19 point G dan I dapat dikemukakan bahwa: Pertama, lintasan itu damai selama tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Kedua, Pasal 19 point b menyebutkan suatu daftar tentang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan lintas kapal asing dianggap tidak damai. Dari ketentuan jelas bahwa kapal Juno Trader dan kapal MV.Norstar dianggap telah melanggar Pasal 19 Ayat 2 karena dianggap merugikan negara pantai dengan melakukan illegal transshipment di ZEE negara pantai yang dengan tindakan tersebut berupa pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang tentunya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional negara yang bersangkutan dan melanggaran beberapa pasal dari UNCLOS 1982.

Pasal 58 ayat 1 UNCLOS 1982 mengatur terkait dengan yurisdiksi negara pantai pada kedaulatan tertentu seperti hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, dan eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam hayati di ZEE. Hak kedaulatan ini harus dibedakan dari kedaulatan penuh negara pantai atas teritorial laut, karena merupakan material ratione yang terbatas untuk sumber daya ZEE. Artinya, ZEE menggantikan konsep sebelumnya tentang hak penangkapan ikan preferensial di daerah di luar laut teritorial, terkait dengan pelaksanaan dari hak kedaulatannya. Maka, Negara pantai dapat mengatur perikanan ZEE sesuai dengan pasal 61, 62 UNCLOS 1982

Penulis juga dalam hal ini memandang ketika sebelum berlakunya UNCLOS 1982, pada hakikatnya pengaturan tentang illegal transshipment telah diatur di beberapa negara sejak pertengahan abad 17 dan 18 antara di negara inggris dan juga amerika serikat sebagimana telah dijelaskan di beberapa negara tersebut illegal transshipment lebih kepada bongkar muat kapal yang melakukan penyulundupan minumaan berakohol akan tetapi dalam prakteknya pengaturan sepihak antara 2 negara tersebut pada nyatanya menimbulkan konflik oleh karena itu pengaturan secara sepihak illegal transshipment harus dilihat dari kacamata urgensi pengaturan hukum internasional ketika terjadi klaim atas 2 negara yang merasa dirugikan maka UNCLOS 1982 menjadi salah satu induk utama dalam pengaturan tentang illegal transshipment. Pengaturan illegal transshipment bukanlah pelanggaran yang diatur didalam UNCLOS 1982. Namun, jika sebuah kapal melanggar hukum di wilayah laut suatu negara, maka negara tersebut memiliki hak berdaulat untuk menegakkan hukum dan aturan negaranya berdasarkan pasal 73 UNCLOS 1982.

2. Yurisdiksi Penegakan Illegal Transshipment Yang Melibatkan Negara Ketiga

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, dalam pasal 57 UNCLOS 1982 bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusifnya yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut di ukur dari garis pangkal laut yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teriotialnya.

Aspek positif wilayah negara dalam bentuk adanya kekuasaan tertinggi atau kewenangan ekslusif dari negara di wilayahnya. Sebaliknya di luar wilayahnya suatu ngara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan itu berakhir dan kekuasaan negara lain mulai. Aspek negatif dari wilayah negara ditunjukan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak negara-negara lain di wilayahnya. Dengan demikian, dalam suatu sengketa antara dua negara yang berkaitan dengan kepemilikan terhadap suatu wilayah, yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh mahkamah adalah argumentasi hukum dari salah satu pihak yang dianggap paling kuat.

Kedua kasus penangkapan kapal MV Norstar dan Juno trader seperti yang telah dijelaskan diatas, membuktikan bahwa terdapat tindakan represif yang jelas melanggar ketetuan Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa: Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut : (a) apabila akibat kejahatan itu dirasakan di Negara pantai; (b) apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah; (c) apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera; atau (d) apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psychotropis.

Dari penjalasan pasal 27 diatas Spanyol memiliki yuridiksi terhadap kapal MV Norstar diwilayah ZEE Spanyol. Akan tetapi, ketika pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing yang berkaitan dengan pasal 27 diatas, intruksi dari Italy tidak bisa dijadikan dasar Spanyol dalam penangkapan MV Norstar tersebut dan pada pelaksaannya MV Norstar tidak melanggar ketententuan Pasal 27 yang berdampak besar terhadap negara yang bersangkutan. Italy melakukan permintaan kepada Spanyol untuk melakukan penangkapan terhadap MV Norstar yang dapat dikatakan telah melanggar beberapa Pasal 33 UNCLOS 1982 terkat dengan Zona Tambahan.

Pasal 33 UNCLOS 1982 dapat diketahui bahwa Italy seharusnya tidak memiliki kedaulatan untuk melakukan penangkapan atau bahkan penahanaan terhadap MV Norstar dan didukung dengan Pasal 33 Ayat 1 (b) UNCLOS 1982. Italy tidak memiliki otoritas atau yuridiksi untuk menghukum pelanggaran MV Norstar dikarenakan kapal ini berada dalam wilayah zona ekonomi ekslusif Spanyol. Pasal 73 UNCLOS 1982 tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai dijelaskan bahwa “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.” Pada ayat ini dengan sangat jelas dituliskan bahwa tidak bisa terdapat hukuman kurungan bagi kapal MV.Norstar tersebut di wilayah ZEE suatu negara, kecuali jika telah adanya perjanjian antara kedua negara antara Panama dan Italy.

Sedangkan dalam kasus Juno Trader dan berkaitan dengan pertimbangan diatas. Maka, tindakan yang dilakukan oleh Guinea-Bissau sendiri tidak mempunyai landasan yang kuat karena kapal tersebut hanya sebagai kapal penangkapan ikan biasa yang dianggap sebagai kapal bajak laut yang melintas di ZEE Guinea-Bissau. Jika melihat pasal 27 diatas jelas penangakapan serta tindakan yang dilakukan 2 negara melangar Pasal 27. Hal in juga berlaku terhadap kapal Juno trader yang ditahan di bawah pengawasan personil bersenjata di negara Guinea-Bissau.

Italy dan Guinea-Bissau pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal MV Norstars dan Juno Trader yang kemudian telah mengambil tindakan penahanan yang mana sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) yang menjelaskan pula dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Italy juga telah melanggar Pasal 87 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa, bahwa “Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kapal MV Norstar yang melakukan pemasokan gasoli seharusnya tidak melanggar ketentuan apapun berdasarkan penjabaran Pasal 87 UNCLOS 1982. Jika Italy berpendapat bahwa pemasokan gasolin terhadap yacht mega ini bertentangan dengan aturan hukum negara Italy, maka transaksi pemasokan gasoli ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan negara Italy, dalam praktiknya meninstruksikan Spanyol untuk menangkap kapal tersebut jelaslah hal tersebut sangat tidak memiliki kejelasan, dasar dan yuridiksi atas intrustruksi tersebut.

Terkait dengan pengejaran dari dua kapal diatas. Maka, mengacu terhadap Pasal 111 UNCLOS 1982 tentang Right of Hot Pursuit yang menjelaskan bahwa pengejaran seketika adalah hak tiap negara pantai untuk melaksanakan tindakan pengejaran seketika terhadap kapal asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai dimulai dari Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Territorial atau Jalur Tambahan, dan juga berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen dari negara pantai sampai ke laut teritorial negara kapal asing atau negara ketiga.

Artinya, pengejaran dan penangkapan seharusnya dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara Spanyol, namun dalam kasus ini, Italy sama sekali tidak memilliki kewenangan terhadap MV Norstar dan malah meminta Pejabat Spanyol yang berwenang melakukan pegejaran, penangkapan, serta penahanan terhadap MV Norstar. Pelaksanaan Right of Hot Pursuit haruslah dimulai dari perairan pedalaman, laut wilayah atau zona tambahan negara pantai setelah perintah berhenti tidak dihiraukan; harus terus menerus dan tidak terputus; Hot Pursuit dihentikan setelah kapal asing dikejar memasuki laut wilayah negaranya tau negara ketiga; dan pengejaran yang dimulai dari zona tambahan hanya berlaku terhadap pelanggaran mengenai masalah bea cukai, keuangan, imigrasi dan karantina. Sedangkan, dalam kasus Juno trader Pengejaran seketika dilakukan dengan adanya indikasi yang dilakukan oleh kapal Juno trader yang dalam perkembanganya terbukti di persidangan atas dasar bukti sampel ikan yang hidup di perairan ZEE Guinea-Bissau yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di negara tersebut.

Dari kedua kasus diatas, pada dasarnya Spanyol mempunyai yurisdiksi terhadap MV Norstar. Tetapi tidak untuk sampai ke tahapan penangkapan dan penahanan karena kapal tersebut tidak melanggaran perundang-undangan Spanyol dan Italy juga secara jelas tidak memiliki yuridiksi atas penangkapan MV Norstar yang menggunakan hubungan diplomatis dengan Spanyol untuk menangkap kapal MV Norstar, pengejaran serta penangkapan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UNCLOS 1982, mengingat MV Norstar adalah kendaraan air legal dengan sertifikat, catatan, dan dokumen yang lengkap dan resmi dari negara Panama. Sedangkan dalam kasus Juno Trader, ITLOS dihadapkan dengan masalah transshipment dan transportasi yang melakukan penakapan ikan, tetapi secara tegas membahas mengenai kompetensi dari negara pantai. Maka, dapat dikatakan terlalu dini untuk melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut, karena diduga telah melakukan transshipment. Namun, hal ini sama sekali tidak terbukti dan serta mengangap kapal tersebut kapal bajak laut sehingga dilakukan tindakan represif seperti penangkapan dan penahanan yang tentunya telah melanggar beberapa ketentuan dari UNCLOS 1982.