A. PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Oleh karena dengan menjamurnya lembaga-Lembaga penegak kode etik di setiap cabang kekuasaan, maka seharusnya pelembagaan peradilan etik dapat dibentuk dan di Lembagakan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Munculnya gagasan lembaga court of ethics yang di prakarsai oleh Jimly Asshiddiqie dan kawan-kawan waktu konferensi hukum tata negara yang digelar di Padang bulan September 2015. Gagasan pembentukan pengadilan etik Penyelenggara Negara merupakan gagasan baru seiring dengan terbentuknya berbagai lembaga negara baik yang dibentuk oleh Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen maupun organ negara yang telah terlebih dahulu ada sebelum perubahan Undang-undang dasar.

Beberapa kesempatan juga disaat menyampaikan perkuliahan Jimly kerap menyuarakan tentang pentingnya rule of ethics sebagai salah satu landasan berbangsa dan bernegara. Pemikirin ini Seakan menjadi kulminasi dari beberapa pemikiran-pemikiran sebelumnya, untuk merealisasikan tesis tersebut, perubahan ke lima UUD 1945 patut menjadi momentum melembagakan peradilan etik (court of ethics) dan atau memanfaatkan Lembaga-lembaga negara yang sudah ada seperti komisi yudisial.

Adanya pergeseran orientasi dan cara pandang manusia dalam memecahkan persoalan kehidupan menyebabkan wujud perubahan nilai-nilai serta standar etika yang berlaku. Pada kenyataannya, kita mengetahui bahwa eksistensi individu bukanlah semata-mata produk dirinya, tetapi juga lingkungan sosialnya. Manusia hakikatnya berdimensi monopluralis sekaligus bagian dari lingkungan sosialnya, sehingga memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda tentang nilai hidup. Manusia sebagai pelaku juga sebagai pengkritik moral, baik itu sebagai konsekwensi inteleransi dengan sesama maupun tatanan sistem kehidupan yang hadir.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Etika tidak lagi menjadi sumber norma yang abstrak, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai norma yang lebih konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik bernegara telah memperlihatkan tidak hanya di dominasi oleh rule of law semata, tetapi juga urgensi penegakan etika dan moralitas (rule of ethics) bagi seluruh warga negara. Etika telah melekat hampir disetiap poros-poros kekuasaan negara, Baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Setelah Perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali, pengawasan terhadap pejabat negara dan pemerintahan semakin diperkuat dengan dibentuknya banyak lembaga pengawas eksternal yang mengawasi masalah etika dan profesionalitas aparatur lambaga negara. Misalnya saja Komisi Yudisial, Ombudsman, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Majelis Kehormatan Dewan. Menjamurnya dewan pengawas etik setelah reformasi politik dan konstitusi, menandai bawha rule of ethic telah merambah disegala sendi-sendi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun harus diakui, diperlukan sebuah konsolidasi kelembagaan dari pengawasan etik yang telah ada dengan menata pelembagaan secara terpadu. Saat ini tumpang tindih kewenangan pengawasan etik belum dirumuskan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya proses ajudikasi yang diselesaikan secara internal. Tidak heran jika banyak dugaan pelanggaran etik prosesnya menjadi gamang atau dalam bahasa lain kerap ditemukan hasil temuan pelanggaran etik menjadi “gembos”. Oleh karena itu rule of ethic dalam UUD 1945 dituntut untuk mampu mengakomodir pelembagaan peradilan etik bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Terdapat dua alternatif konsolidasi kelembagaan bagi organ-organ pengawas etik yang telah ada.

Ditandai dengan menjamurnya komisi- komisi negara pengawas etika dan perilaku, baik yang bersifat independen ataupun non independen. Seperti misalnya Ombudsman, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). Organ-organ tersebut hadir sebagai watchdog dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan.

Diperlukan penataan untuk mengembangkan infrastruktur etika jabatan-jabatan publik dan etika profesional yang berbasis pada etika sosial yang berfungsi dengan baik dalam mengendalikan perilaku ideal warga masyarakat. Karena itu, untuk tumbuh dan berkembangnya “rule of law” diperlukan basis sosial yang luas berupa bekerjanya sistem etika sosial dalam masyarakat. Jika hukum diumpamakan sebagai kapal sementara etika itulah samuderanya. Maka Kapal hukum tidak mungkin dapat berlayar mencapai pulau keadilan, jikalah air samuderanya kering dan tidak berfungsi.

Sekarang etika sosial dan moralitas berbangsa kita justru sedang mengalami anomi, yaitu suatu keadaan seolah tanpa norma. Akhlak bangsa merosot karena kebebasan yang tidak terkendali. Rumah ibadah semua agama penuh, tetapi perilaku para penganut agama sehari-hari tidak mencerminkan kemuliaan ajaran agama yang diyakini. Bagaimana hendak mengharapkan hukum tegak dengan adil, jika sistem norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak berfungsi dengan baik dalam mengendalikan kualitas dan integritas perilaku kita sebagai warga masyarakat.

Oleh sebab itu, agar hukum dapat tegak dan terjaga dengan baik, maka pembangunan kesadaran etika masyarakat sangatlah urgen. Etika pada dasarnya lebih luas dari pada hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum, kebanyakan adalah pelanggaran juga terhadap etika. Akan tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diumpamakan sebagai samudera, maka hukum merupakan kapalnya.

Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan UUD 1945 dapat disebut sebagai state auxiliary organ. State auxiliary organ memiliki beberapa variasi diantaranya lembaga negara yang berada dibawah kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif, atau merupakan lembaga negara independen

Pada masa pemerintahan Sosilo Bambang yudoyono lahirlah juga dua komisi pengawas etika, pertama, komisi kejaksaan. Sebagai Lembaga yang mengawasi perilaku kejaksaan Yang memiliki tugas untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas para aparatur kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu tidak heran jika komisi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, terhadap kinerja, perilaku jaksa dan, atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik. Kedua, lahir juga suatu Lembaga yang diberi nama Kompolnas hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi jembatan aspirasi warga sipil terhadap kinerja dan etika perilaku, serta integritas aparat kepolisian.

Sementara dalam tubuh kekuasaan yudikatif, Kita mengenal organ independen yang dinamakan Komisi Yudisial (KY). Sebagai constitutional organ komisi yudisial hadir memberikan harapan bagi para justice seeker untuk menuntut adanya akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Sebagai instrumen trust recovery warga negara, kehadiran komisi yudisial adalah bentuk demokratisasi dalam rumpun kekuaasaan yudikatif. Sebab hadirnya komisi yudisial dalam struktur ketatanegaraan RI, memberi porsi bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara langsung mulai dari proses pengangkatan sampai dengan kemungkinan proses pemberhentian hakim. Dalam hal ini komisi yudisial diberi tugas untuk mengemban, menjaga serta mengoreksi etika dan perilaku para wakil tuhan di negeri ini.

Masih banyak lagi oraganisasi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakan rule of ethics juga terpoliferasi pada organisasi dan profesi di Indonesia. Seperti misalnya dokter, advokat, notaris, guru, pegawai negeri sipil, akuntan, bahkan sampai dengan jurnalis, adalah bentuk organisasi dan profesi yang dibalut beradasarkan prinsip-prinsip etika, perilaku, dan moralitas. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa bangsa kita sedang “kecanduan” dalam menegakkan rule of ethics dalam setiap sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Seakan menghidupkan kembali tesis yang di bangun oleh Franz Magnis Suseno bahwa etika dan moralitas akan menjadi orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum Magnis Suseno berpendapat tentang etika dan moral seorang tokoh bernama Rousseau sudah menegaskan tentang keniscayaan negara membuat “right” (kebenaran) mengatasi “might” (kuasa kekuatan), dan “duty” (kewajiban) mengatasi “obedience” (ketundukan).

Kemudian John Rawls menegaskan bahwa bangunan kekuasaan hanya mungkin, jika ia tegak di atas prinsip moral yang menjunjung tinggi kebajikan dan keadilan. Di sini Rousseau dan Rawls sama-sama menggemakan kembali ajaran Aristoteles tentang keniscayaan penegakan kebajikan dan keadilan dalam kolektivitas manusia. Aristoteles juga menegaskan bahwa kekuasaan dan hukum tak terpisahkan semata-mata karena keduaduanya berlandaskan pada etika pada pemuliaan prinsip kebajikan dan keadilan itu.

Perkembangan rule of ethics juga sudah berkembang di 50 negara bagian Amerika Serikat semuanya dan telah membentuk sistem kode etik bagi para pejabat di setiap poros cabang kekuasaan. Dari 50 negara bagian di 42 negara di antaranya telah terbentuk ethics commission yang bekerja secara independen dan efektif dalam mengawal dan menegakkan kode etik bagi para pejabat publik di masing-masing negara. Bahkan fenomena yang sama telah terjadi di negara-negara lain seperti Eropa, Australia, Kanada, dan Amerika Latin.

Sejauh ini paradigma rule of ethics belum diikuti dengan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya. Secara keseluruhan organ-organ yang berfungsi sebagai watchdog masih bekerja secara konvensional. Dan Lembaga-lembaga yang menegakan kode etik masih dilaksanakan secara tertutut sehingga probemnya masih sumir dan enyisahkan persoalan. Sampai saat ini hanya ada satu pelembagaan peradilan etik secara terbuka yaitu hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP). Institusi ini hadir sebagai terobosan peradilan etika secara terbuka.

Pentingnya pelembagaan peradilan etik sebab dalam menyelesaikan problem etik penyelenggara negara tidak cukup hanya diselesaikan oleh majelis atau komisi internal seperti misalnya kompolnas dll, seperti yang disebutkan diatas dan sepanjang etik di diberikan kewenangan pada komisi internal maka tidak heran akan menjadi “macam ompong”. Dalam catatan sejarah, jumlah anggota DPR yang diberhentikan karena melanggar kode etik baru 1 orang. Kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik lainnya kandas karena mekanisme di lingkungan internal Badan Kehormatan DPR sendiri. H. Azidin dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2004-2009 merupakan anggota DPR pertama dan satu-satunya yang pernah dipecat dalam sejarah keanggotaan DPR. Sesudah itu tidak pernah lagi ada sanksi yang dijatuhkan kepada anggota DPR yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode etik DPR.

Kasus dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Arsyad Sanusi dan MKH Mahkamah Agung (MA) atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Agung Ahmad Yamani juga dapat dipakai untuk menjelaskan buruknya sistem tertutup itu. Ketika menyidangkan Hakim Arsyad Sanusi, MKH MK bersidang secara tertutup dan hasilnya Arsyad Sanusi diminta mengundurkan diri untuk pensiun dini. Hal ini persis sama dengan Hakim Agung Ahmad Yamani beberapa bulan kemudian yang juga diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pensiun dini, tanpa kejelasan apakah terbukti melanggar kode etik atau tidak.

Padahal untuk kasus Arsyad Sanusi di MK, Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) memeriksa salah seorang anggota KPU Andi Nurpati atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan peran Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan Calon Anggota Legislatif 2009 Dewi Yasin Limpo. Hasil pemeriksaan DK-KPU dalam persidangan terbuka membuktikan, Andi Nurpati terlibat pelanggaran di beberapa tempat, termasuk dalam kaitan dengan kasus Arsyad Sanusi dan Dewi Yasin Limpo. Andi Nurpati diberhentikan dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum, sedangkan MKH MK tidak menyatakan bahwa Hakim Arsyad Sanusi melanggar kode etik, melainkan hanya menerima niat baik Hakim Arsyad Sanusi untuk mengajukan permohonan pensiun dini dari jabatan hakim konstitusi.

Putusan MKH MA atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung Ahmad Yamani juga demikian. Putusan melalui persidangan tertutup memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan permohonan pensiun dini. Putusan demikian dinilai bukan sebagai sanksi atau hukuman bagi Ahmad Yamani, melainkan kemudahan untuk melepaskan diri dari sorotan masyarakat.

Agar paradigma rule of law sejalan dengan paradigma rule of ethics. Maka dibutuhkan satu model pelembagaan peradilan etik di Indonesia. Agenda penting ini menjadi patut dan layak dikembangkan serta mendapat perhatian serius untuk mewujudkan era baru rule of ethic. Pembaharuan dibutuhkan mengingat perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, menuntut adanya sistem peradilan etika yang efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya bagi pejabat publik. Oleh karena itulah “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia” merupakan kajian yang perlu direspon dan dikaji dalam ruang lingkup akademik.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research). Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas pelembagaan peradilan etik penyelenggara negara di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Secara etimologi istilah etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”. Kata Yunani “ethos” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak “ta etha” artinya adalah adat kebiasaan. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu usila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Istilah selanjutnya adalah Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

Menurut James J. Sphilane SJ dalam Abdul Kadir Muhammad

Secara filosofis sikap patuh profesional hukum terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah, bersatu dengan pikiran, jiwa serta langkah perilaku para profesional. Kepatuhan terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena suatu paksaan. sikap etis profesional muncul, yakni ketika para profesional merasa jika dia melanggar kode etiknya. Dia merasa profesinya akan rusak dan yang rugi adalah diri sendiri.

Etika pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda tetapi karena pada bagian ini akan digabungkan antara etika dan pemerintahan, jadi etika akan diterapan aturan etika dalam pemerintahan. Etika pemerintahan adalah Bagian dari yurisprudensi praktis, atau filosofi hukum, yang mengatur jalannya pemerintahan dan hubungannya dengan orang-orang yang diaturnya. Ini mencakup masalah kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, menangani hal-hal seperti suap, korupsi politik, korupsi polisi, etika legislatif, etika peraturan, konflik kepentingan, menghindari munculnya ketidakwajaran, pemerintahan terbuka, dan etika hukum.

Kantor etika pemerintah AS diprakarsai oleh Undang-Undang Etika dalam Pemerintahan tahun 1978 untuk memberikan arahan kepemimpinan dan kebijakan secara keseluruhan untuk program etika di cabang Eksekutif pemerintah. Gambaran yang sama ini tercermin, meskipun secara tidak merata, di seluruh administrasi negara bagian AS. Secara keseluruhan, model etika sektor publik AS telah menjadi sangat diatur dan, beberapa orang akan mengatakan, rumit.

Maka berdasarkan hal diatas bahwa eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Etika menurut Magnis Suseno berguna untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungka.

Tetapi dalam tata pergaulan sosial diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman atau panduan perilaku. Apalagi jika dikaitkan dengan penyelenggara negara, maka diperlukan pedoman yang disebut kode etik tertulis. Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama kaidah moral atau etika adalah untuk melindungi dan menjaga martabat moral penyelenggara negara maupun melindungi perbuatan menyimpang dari perlakuan penyandang profesi dimaksud, sehiangga menurut Jimly Assidiqie bahwa untuk mengembangkan pengertian baru tentang the rule of law and the rule of ethics ini dalam teori dan praktik. Menurutnya Indonesia memiliki pancasila sebagai sumber hukum dan sumber etika,UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai dokumen bernegara yang berisi kandungan norma hukum konstitusi dan etika konstitusi. Ketetapan MPR No.V1/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang sampai sekarang masih berlaku resmi sebagai hukum dan etik. Karena itu, Pancasila harus dipahami bukan saja sebagai sumber hukum, tetapi juga sumbur etika. Demikian pula UUD 1945, bukan hanya berisi hukum konstitusi constitutional ethics yang juga tercermin dalam TAP MPR No.V1/MPR/2001 sebagai haluan politik Negara dalam bidang etika berbangsa dan bernegara.

D. P E N U T U P

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi pembentukan peradilan etik di Indonesia dipengaruhi tiga faktor. Pertama, filosofis. Secara filosofis sebagai staatsfundamental norm, Pancasila menjadi sumber rule of ethic dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, UUD 1945, Setelah Perubahan UUD 1945 memberikan jaminan pentingnya rule of ethic dalam batang tubuh UUD. Hal ini didasarkan atas frasa imperatif UUD yang memberikan prasyarat good behaviour untuk menjadi seorang pejabat negara. Ketiga sosiologis, dengan semakin banyaknya Lembaga penegak kode etik disetiap rumpun kekuasaan setelah perubahan UUD, menjadi keharusan adanya konsolidasi kelembagaan penegak kode etik dikarenakan lemahnya proses ajudikasi internal yang dilakukan masing-masing lembaga yang dimaksud saat ini. Oleh karena itu, pelembagaan peradilan etik merupakan langkah alternatif untuk menegakkan kode etik agar terciptanya pemerintahan yang berwibawa.

Menggagas peradilan etik bisa dengan dua cara, Pertama, proses pembentukan suatu Lembaga negara atau peradilan etik bisa dibentuk melalui undang-undang. Dalam hal ini kontruksinya peradilan etik dibentuk sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara. Peradilan etik yang dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat. Kedua pemebntukan peradilan etik dapat dilakukan melalui jalur perubahan kelima UUD 1945, dimana pengaturan terkait pelembagaan peradilan etik diatur dalam konstitusi (constitutionally based power) sehingga menjadi organ penting (constitutional importance) konstitusi dalam mengawal etik dan perilaku pejabat negara. Maka dalam hal pembentukan peradilan etik dilakukan dengan metode reposition, reshaping, dan redundancy terhadap organ-organ negara yang telah ada sebelumnya. Misalnya perihal reposition. Mereposisi kedudukan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman sehingga KY tidak hanya menjadi Lembaga penegak kode etik hakim saja tapi menjadikan KY sebagai peradilan etik penyelenggara negara untuk mengadili pelanggaran etik bagi penyelenggara negara di Indonesia sehingga berfungsi sebagai watchdog terhadap penegakan etika dalam tubuh kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

1. Angkasa, Nawa. (2013). Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia.  Nizham Journal of Islamic Studies. 02 (1), 84-109. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/848.
2. Eleanora, Fransiska Novita. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia, ADIL Jurnal Hukum. 3 (1), 141-165. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838.
3. Iswandi, Kelik., Prasetyoningsih, Nanik. (2020). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia. SASI, 26 (4), 434-446. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283.
4. Nugroho, Irham. (2016). Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains, Cakrawala Jurnal Studi Islam, 11 (2), 167-177. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192.
5. Palese, Emma. (2013). Ethics without Morality, Morality without Ethics-Politics, Identity, Responsibility in Our Contemporary World, Open Journal of Philosophy, 3 (3), 366-371. DOI: 10.4236/ojpp.2013.33055.
6. Rishan, Idul. (2017). Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 9 (1), 092-111. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.733.

Buku

1. Asshiddiqie, Jimly. (2014). Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika.
2. Asshiddiqie, Jimly. (2015). Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutioal Ethics, Jakarta: Sinar Grafika.
3. Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius.
4. Ismail, (2017). Etika Pemrintahan Norma, Konsep Dan Praktek Pemerintahan, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
5. Muhammad, Abdul Kadir. (2006). Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
6. Santoso, Agus. (2012). Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana.

Lain-Lain

1. Arifin, Firmansyah, Et,Al,. (2005). Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Krhn-Mkri-The Asia Foundation Dan Usaid.
2. Asshidiqie, Jimly. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan.
3. Ihsan, Fahrul. Ekonomi Pancasila: Gagasan Dan Kemungkinan, Jakarta: Pusataka LP3ES.
4. Laporan Hasil Penelitian. (2018). Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, Kepanitraan Dan Sekretarian Jendral Mahkama Konstitusi.
5. Preston, N. (2000). Local Government, Public Enterprise and Ethics. The Federation Press, 2000.
6. Suparman, Eman. (2013). Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal Dan Wewenang), Jakarta : Secretariat Jendral Komisi Yudisial Republic Indonesia.