PERAN POLITIK HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Authors

  • Hendry John Piris Fakultas Hukum Universitas Pattimura

DOI:

https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.322

Keywords:

Planning System, Politics Law

Abstract

Integration of the development planning area within the development system of National, all Regional Governments both Provincial and Regency/City shall prepare a planning document regional development, in the form of a Plan Long-Term Development (PLD) Regional and Medium Term Development Plan Regions with due regard to the country's financial and Planing system National development. But the fact of legislation are still many inconsistencies among others associated with the procedure, standard time, costs. To create different sets of rules and regulations, which became the legal basis for orderly behavior in order to organize the life of society, nation and state. The establishment of legislation is done through the correct process with regard orderly legislation and general principles of legislation is good. As stipulated by law number 23 of 2014,

Downloads

Download data is not yet available.

Citation Metrics

References

Abdullah, Rosali, H., Prof., SH. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Dr. Made Suwandi, Msoc.Sc, Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar, Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Demokratis Dan Efisien)

Dr. J. Kaloh, Mencari bentuk otonomi daerah(Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global)

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

Sarundayang, S.H., Pilkada Langsung, Problem dan Prospek, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.

___________, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Kata Harta Pustaka, Jakarta 2005.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Yogyakarta, 1989 hlm 4

Prof.Dr.Solly Lubis, S.H, Masalah-Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2003.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Kaitan Penyusunan Program Legislasi Di daerah, 2005.

Reformasi Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PSK. UGM.

Yogyakarta, 2003.

Soehino, Prof. S.H., Hukum Politik Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta, 2001.

Solly M, Prof. Dr. SH, Hukum Politik Abdulgani Abdulah. Prof. Dr. SH, Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Kaitan Penyusunan Program Legislasi Di Daerah, 2005 (Badan informasi dan

komunikasi ; 2006)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pengembangan Otonomi Daerah Di Wilayah Kepulauan

Maksum, Sumitro,(2000), Prospek Pertumbuhan Otonomi Daerah, jurnal otonomi Daerah Vol I nomor : 3 Mei 2000 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP,SBB, 2)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2004 – 2009

Downloads

Published

2014-12-01

How to Cite

PERAN POLITIK HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. (2014). SASI, 20(2), 14-20. https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.322