1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Pada Masa Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau dikenal dengan Covid-19 adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya.

Covid-19 mula-mula mewabah di Wuhan, Cina, menjelang akhir Desember 2019 kemudian mewabah hebat di Provinsi dan membuat Cina melakukan lockdown dimana hampir semua provinsi dikarantina. Dalam waktu kurang dari dua bulan, coronavirus telah menimbulkan 80 ribu kasus dan 3.000 kematian. Mulai pekan ketiga Januari 2020, Covid kemudian menyeberang ke sejumlah negara di Asia. Amerika, Eropa, Australia dan Afrika. Karena penularan virus ini sangat cepat, maka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran covid-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona.

Akibat penyebaran virus corona yang amat pesat, tenaga medis tentu saja membutuhkan penyokong produk kesehatan untuk mengahadapi virus corona seperti masker yang lebih memadai, alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan dan kebersihan juga semakin meningkat. Hal ini terbukti dari 44% konsumen mengaku menjadi lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan dan 37% lebih sering mengkonsumsi minuman bervitamin.

(Suryahadi, 2020)

Bebasnya peredaran produk kesehatan di pasaran maupun secara online ternyata banyak diminati oleh konsumen. Ini disebabkan karena produk-produk kesehatan tersebut mudah didapatkan. Dengan adanya peningkatan pembelian alat kesehatan tentu menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memproduksi alat kesehatan karena dengan tingginya permintaan pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerap kali berpikiran pendek dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar walaupun dengan mengorbankan konsumen.

Peredaran produk kesehatan yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar tentunya melanggar hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 huruf a UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Disadari bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat pendidikan dan kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah, sehingga pelaku usaha dengan mudah dapat mengelabui konsumen secara leluasa atau bebas memproduksi atau menghasilkan produk barang dan/atau jasa, terlepas apakah produk tersebut sesuai dengan harapan atau kepentingan konsumen terutama dari segi kualitasnya.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di bidang kesehatan, maka yang menjadi subjek hukumnya adalah para konsumen, sedangkan yang menjadi objek perlindungannya adalah hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi/menggunakan alat-alat kesehatan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya

.

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat (termasuk konsumen) yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridisnya atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat. Sejalan dengan itu, Maria Theresia Geme

memberikan pengertian perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara ekslusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Teori ini dipelopori oleh Phillipus M. Hadjon. Menurutnya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum.

Sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat diartikan pengawasan Menurut Hadari Nawawi

bahwa pada dasarnya kegiatan pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi lebih dititikberatkan pada pengendalian agar fungsi manajemen secara keseluruhan berlangsung efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan. Pengawasan akan kehilangan maknanya apabila dari hasil yang diperoleh terdapat berbagai penyimpangan, pelanggaran dan lain-lain, namun tidak diambil tindakan. Dengan kata lain, pengawasan akan berfungsi jika dari hasil atau temuannya dilakukan tindak lanjut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan, maka berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan terhadap peredaran produk kesehatan ilegal di masa pandemik covid-19 di Kota Ambon, masih terdapat produk/alat kesehatan (masker dan hand sanitizer) yang beredar di pasaran yang tidak memenuhi syarat/standar kesehatan yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia/WHO.

Hal ini disebabkan oleh karena produsen/penjual sendiri belum memahami dengan baik tentang cara pembuatan alat kesehatan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017, maka fungsi pengawasan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Ambon dalam hal pengawasan preventif dan represif terhadap peredaran produk alat kesehatan di era pandemik covid-19 perlu ditingkatkan efektivitas pengawasan secara komprehensif dan terpadu sehingga terwujud hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk. Disamping itu perlu memberikan edukasi kepada masyarakat/konsumen dalam hal pembuatan dan penggunaan masker dan hand sanitizer yang baik dan aman. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Cranstort bahwa perlindungan terbaik bagi konsumen adalah pengawasan dari pemerintah, sedangkan teknik-teknik lainnya hanya mempunyai efek yang terbatas.

Selain Dinas Kesehatan Kota Ambon, terdapat beberapa instansi pemerintah yang juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran ilegal produk/alat kesehatan, meliputi:

1. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Maluku

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara hukum telah memiliki kedudukan yang kuat dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat-obatan dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia. Pemerintah dalam kasus peredaran obat dan makanan tanpa izin edar adalah otoritas yang berwenang menangani masalah obat dan makanan yaitu Badan POM.

BPOM mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat-obatan dan makanan termasuk alat kesehatan (masker, handsanitizer dan suplemen kesehatan). Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan konsumen apabila tidak dikelola dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik agar keamanan, mutu dan manfaat produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Waktu pengawasan oleh petugas Badan POM dilakukan secara berkala yang pelaksanaannya bisa sekali atau lebih dalam tiap bulan. Biasanya Balai POM di tiap daerah provinsi mempunyai data/peta/daftar sarana distribusi dari toko kecil (kios) hingga ritel-ritel besar seperti Carrefour, Hypermart atau Giant, kemudian dibuat perencanaan dalam suatu skala, misalnya sarana distribusi mana saja yang menjadi target untuk pemeriksaan.

Praktik pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM RI dikenal istilah pre market dan post market. Pre market adalah pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum obat-obatan dan makanan diedarkan. Post market adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping, sampling dan uji laboratorium, penilaian dan pengawasan iklan atau promosi, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan olah BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post market. Sistem itu terdiri dari: (1) Standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. (2) Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. (3) Pengawasan setelah beredar (post market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling terhadap obat dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta pengawasan label dan iklan. (4) Pengujian Laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untukk ditarik dari peredaran. (5) Penegakan Hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pentingnya izin edar produk kesehatan di era pandemik covid-19, yaitu melegalkan produk kesehatan yang diedarkan di pasaran dan produk yang sudah legal akan mendapatkan kepercayaan konsumen dan pasar. Sementara itu, manfaatnya bagi konsumen yaitu memberikan rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk kesehatan, konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk dan terhindar dari segala bentuk kerugian. Dengan demikian instrumen peraturan izin edar produk kesehatan ditujukan sebagai sarana pengawasan untuk setiap produk yang beredar di pasaran dan menjadi sarana untuk memberikan perlindungan kepada konsumen oleh pemerintah. Adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai Besar POM Maluku terhadap produsen/penjual produk/alat kesehatan tanpa izin edar yaitu memberikan pembinaan kepada produsen/penjual yang bersangkutan. Hasilnya kemudian dipantau lagi dengan cara membeli produk mereka di swalayan atau toko-toko modern. Jika ternyata masih ada produk tanpa izin edar yang dijual meskipun sudah diperingati, maka akan diberikan peringatan keras karena produk tanpa izin edar berarti belum melalui proses pemeriksaan dan evaluasi dari BPOM sehingga belum dapat dijamin keamanan dan mutu produknya untuk diedarkan.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Khususnya di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian terhadap produk/alat kesehatan yang beredar di Ambon pada masa pandemik covid-19, maka menurut Kepala Seksi Pengawas Barang dan Jasa Beredar menyatakan bahwa pengawasan oleh Dinas Perdagangan adalah terkait dengan ketersediaan barang. Mekanisme pengawasannya dengan melakukan pemeriksaan berkala di lapangan/tempat produk/alat kesehatan (masker dan hand sanitizer) diperdagangkan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya sebatas pemeriksaan keadaan fisik dari produk kesehatan beredar di pasaran, seperti misalnya pemeriksaan kode registrasi, izin edar, label serta kadaluwarsa yang terdapat pada kemasan produk.

Dijelaskan pula bahwa untuk keadaan tertentu, Dinas Perdagangan dapat memohon uji laboratorium.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengawasan adalah tingkat koordinasi antar lembaga/lnstitusi pengawasan. Dalam penyelenggaran perlindungan konsumen telah diatur perihal dimungkinkannya dilakukan koordinasi antar lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 30 UUPK, bahwa Pengawasan terhadap penyeIenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Untuk pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Terkait dengan penelitian ini, maka pada prinsipnya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha dari pelaku usaha, akan tetapi pengawasan dimaksudkan untuk memastikan apakah pelaku usaha dalam menghasilkan dan mendistribusikan produk barang dan/atau jasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, konsumen senantiasa terlindungi dari bahaya penggunaan produk barang dan/atau jasa yang ilegal.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Masa Pandemic Covid-19 di Kota Ambon

Perlindungan Konsumen bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga pelaku usaha ikut andil dalam melindungi konsumen. Disini pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Namun pelaku usaha juga berperan penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen. UUPK tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah tetapi saatnya pelaku usaha sebagai “sahabat” pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka terjadi pula perubahan dalam sikap produsen/pelaku usaha. Oleh karena kualitas konsumen makin meningkat, maka produsen mengubah strategi bisnisnya dan bukan lagi pada product-oriented policy, tetapi menjadi consumer-oriented policy, yaitu kebijakan pemasaran yang didasarkan pada pertimbangan bahwa apa yang dihasilkan oleh produsen harus sesuai dengan tuntutan, kriteria dan kepentingan konsumen. Adagium yang berlaku sekarang bukan lagi caveat emptor, tetapi menjadi caveat venditor atau let the producer beware. Akibatnya ialah dunia bisnis mulai mengenal lembaga product liability yang menganggap produsen langsung bersalah (presumption of fault). Dan berkewajiban memberi ganti rugi kepada konsumen dalam kasus produk cacat (defective product). Berdasarkan prinsip presumption of fault ini, mulailah beban pembuktian dibalik, yaitu tergugatlah yang harus membuktikan tidak ada kesalahan padanya. Namun penggungat masih harus membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum dari tergugat, adanya kerugian yang diderita karena perbuatan melanggar hukum itu serta adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat dan kerugian yang ditimbulkannya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehubungan dengan peredaran produk kesehatan ilegal yang tidak memenuhi syarat dan standar yang ditentukan, tidak melalui prosedur yang seharusnya dalam hal perizinan dan memenuhi ketentuan/syarat keamanan, mutu dan kualitas, maka konsumen kesulitan untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Hal ini disebabkan oleh karena produk tersebut adalah produk kesehatan dengan berbagai keunggulannya (secara ekonomis, sosial dan psikologis) di samping kendala untuk membuktikan kesalahan produsen karena ketidaktahuan konsumen terhadap proses produksi mulai dari tahap pembuatan produk sampai pada produk tersebut berada di tangan konsumen. Dengan demikian untuk menjamin keamanan produk kesehatan yang beredar di masa pandemik covid-19 merupakan kewajiban dari pelaku usaha/produsen untuk lebih berhati-hati di dalam memproduksi produk kesehatan.

Hal ini sejalan dengan prinsip due care. Prinsip ini menjelaskan tentang kewajiban produsen terhadap konsumen didasarkan pada gagasan, bahwa karena produsen berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, mereka berkewajiban untuk menjamin bahwa kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Prinsip ini menegaskan bahwa karena konsumen harus bergantung pada keahlian produsen, maka produsen tidak hanya berkewajiban memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati untuk mencegah agar orang lain tidak terluka oleh produk yang dihasilkan. Prinsip kehati-hatian juga harus dimasukkan dalam desain produk, proses pembuatan, proses kendali mutu yang dipakai untuk menguji dan mengawasi produksi, serta peringatan, label dan instruksi yang ditempelkan pada suatu produk. Pada semua aspek tersebut, menurut prinsip ini, pihak perusahaan (produsen) yang dalam hal ini lebih ahli dan lebih mengetahui produk mereka, memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk mereka aman saat keluar pabrik, dan konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan ini.

Sejak pandemi Covid-19 menjalar ke berbagai negara dunia pada akhir tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan salah satu cara efektif mengatasi penyebaran virus corona adalah dengan memakai masker. Mulanya WHO menyarankan masker hanya dipakai untuk orang sakit. Namun lambat laun seiring perkembangan kasus dan temuan mengenai virus corona, anjuran kebijakan diperbarui. Penggunaan masker kemudian dianjurkan ketika seseorang berada di ruang terbuka atau ruang publik. Hal ini yang memberikan peluang bagi produsen untuk menghasilkan masker dan kemudian diedarkan/dijual bahkan dengan harga yang tidak wajar (tinggi) dan tidak memperhatikan syarat standar keamanan terhadap kesehatan konsumen.

Dalam hal ini, ada saja pelaku usaha yang melakukan tindakan kurang baik dalam usahanya seperti melakukan penimbunan masker, dimana oknum-oknum ini dengan sengaja membeli masker yang banyak sehingga terjadi kelangkaan masker di sekitar, lalu dijual kembali dengan harga yang tinggi. Tindakan ini tentunya melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga yang wajar. Karena masker saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai pencegahan terhadap virus corona, maka barang ini juga dapat dikategorikan sebagai barang yang penting, sehinga masker seharusnya tidak ditimbun oleh oknum-oknum pelaku usaha yang jahat, apalagi saat ini sudah terjadi kelangkaan barang yang mengakibatkan harga melonjak naik. Ada beberapa masker yang memang dijual murah tetapi tidak memenuhi standar kesehatannya, seperti masker kain yang hanya terdapat 1 (satu) lapisan saja, sedangkan pemerintah meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker yang lapisannya ada 3 (tiga) supaya lebih aman dan terlindungi dari paparan virus covid-19.

Dengan adanya hal ini membuat masyarakat berbondong-bondong mencari masker dan membeli sebanyak-banyaknya sehingga menimbulkan panic buying. Akibatnya dengan terpaksa masyarakat harus membeli masker dengan harga yang mahal, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu tidak bisa membeli. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 4 UUPK.

Hingga kini di Indonesia sendiri belum ditemukan standar khusus mengenai masker yang efektif dan aman. Satu-satunya panduan mengenai masker medis dan non-medis ini diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan diperbarui pada 5 Juni 2020. Salah satu ketentuan mengenai standar masker non-medis, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Satgas Covid-19 merekomendasikan kain tiga lapis yakni lapisan dalam yang menyerap, lapisan tengah untuk menyaring, dan lapisan luar yang terbuat dari bahan seperti poliester. Penelitian dari Universitas Illinois menemukan tiga lapis kain 100 persen katun sama protektifnya seperti masker bedah atau medis.

Disamping masker sebagai alat kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19, handsanitizer pun sangat dianjurkan untuk dipakai oleh masyarakat/konsumen ketika beraktifitas di luar rumah. Hand sanitizer mengandung alkohol jenis ethyl alcohol yang berfungsi layaknya antiseptik. Menurut penelitian, kuman di tangan lebih efektif dibasmi dengan hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol sebesar 60-95%.

Sama halnya seperti masker, produk hand sanitizer pun mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. Melihat fenomena ini, maka Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun membagikan formulasi berbasis alkohol khusus yang bias digunakan untuk meracik hand sanitizer sendiri untuk membunuh kuman atau mikroorganisme berbahaya yang menempel pada tangan. Formulasi hand sanitizer yang dibagikan WHO juga merupakan upaya dalam membantu negara dan semua fasilitas kesehatan guna mencapai perubahan sistem dan mengadpsi hanrub berbasis alkohol sebagai standar kebersihan tangan dalam perawatan kesehatan.

Formulasi pertama untuk menghasilkan hand sanitizer dengan konsentrasi akhir ethanol 80% v/v, gliserol 1,45% v/v, hydrogen peroksida (H2O2) 0,125% v/v. cara pembuatannya yaitu tuangkan etanol 96% v/v sebanyak 833,3 mililiter, H2O2 3% sebanyak 41,7 mililiter, gliserol 98% sebanyak 14,5 mililite ke dalam labu ukur berukuran 1.000 mililiter kemudan isilah labu ukur hingga tepat 1000 mililiter dengan air suling, atau air yang telah direbus dan didinginkan setelah itu kocok labu ukur secara perlahan, hingga semua komponen tercampur rata. Selanjutnya, formulasi kedua untuk menghasilkan konsentrasi akhir isopropil alkohol 75% v / v, gliserol 1,45% v / v, hidrogen peroksida 0,125% v / v. Cara pembuatannya adalah tuangkan : isopropyl alkohol (dengan kemurnian 99,8%) sebanyak 751,5 mililiter, H2O2 3% sebanyak 41,7 mililiter, gliserol 98% sebanyak 14,5 mililiter ke dalam labu ukur berukuran 1.000 mililiter kemudian isi labu ukur hingga tepat 1.000 mililiter dengan air suling atau air yang telah direbus dan didinginkan setelah itu kocok labu secara perlahan, hingga semua komponen tercampur.

Jika masyarakat mengikuti dengan benar formulasi dari WHO (termasuk takaran dan peralatan yang dipakai), hand sanitizer buatan sendiri bisa saja cukup efektif untuk digunakan. Namun permasalahannya, sekarang ini banyak juga formula-formula lain yang bertebaran secara daring (online) yang tidak jelas apakah telah lulus uji klinis dan memenuhi standar keamanan atau tidak yang kemudian dipakai sebagai peluang bagi pelaku usaha untuk dijual/diedarkan di pasaran yang bisa saja memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna (konsumen).

Tindakan atau perbuatan tersebut diatas memberikan sanksi kepada pelaku usaha terhadap peredaran produk kesehatan Illegal di masa pandemi covid 19 diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Disamping itu juga melanggar Pasal 62 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 1 huruf d dan e UUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).