1. Sengketa hak ulayat pada masyarakat

Sengketa ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan, baik oleh subyek hak maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap obyek haknya (tanah). Adapun yang menjadi pokok permasalahan berkaitan dengan kepastian hak atas tanahnya.

Memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapatkan sertifikat atas tanah sebagai bukti kepemilikan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu konversi bekas hak lama dan tanah bekas hak milik adat serta permohonan hak

Meskipun menganut stelsel negative, tidak berarti dalam memproses suatu hak, Badan Pcrtanahan Nasional bersikap positif, dalam rangka pelaksanaan asas-asas urnum pernerintahan yang baik, proses penerbitan hak selalu dilakukan dengan standar ketelitian yang dapat dipertanggungawabkan, yaitu dengan jalan dilakukan penelitian riwayat tanah, penetapan batas secara contracditore, delimitatie, diumumkan serta dibukannya kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.

Penggunaan tanah ulayat oleh para investor, seringkali menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Menurut hukum pertanahan di Indonesia, penggunaan lahan oleh para investor harus berhadapan langsung dengan pemilik tanah atau masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dengan melaksanakan perjanjian. Pada kenyataannya, para investor justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalui Pemerintah. Akibatnya masyarakat sebagai pemilik mengajukan protes atas kegiatan investor di atas tanah mereka yang kemudian hal ini memicu timbulnya sengketa tanah ulayat.

Fenomena sengketa tanah yang muncul, baik sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, pemerintah dengan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri semakin intensif. Sebagian besar muncul sebagai akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, paiwisata maupun perkebunan skala besar.

Sengketa tanah sebagian besar terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang mendapatkan konsesi pengusahaan hutan, pertambangan, termasuk pertambangan minyak dan gas bumi, dan pengembangan agribisnis dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Gejala re-ciaming tanah oleh masyarakat terhadap unit dan asset-aset produktif yang telah dibangun diatasnya, rata-rata telah terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian sengketa menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan (selanjutnya disebut Permen No. 1 Tahun 1999) Pasal 1 yaitu:

“Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai;”

1. Keabsahan suatu hak;
2. Pemberian ha katas tanah;

Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda buktu haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hokum tanah tersebut, maka sengketa pertanahan yang timbul dewasa ini, pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok sebagai berikut :

1. Sengketa pertanahan yang bersifat politis

Sengketa pertanahan yang bersifat politis biasanya ditandai dari hal-hal sebagai berikut:

1. Melibatkan masyarakat banyak
2. Menimbulkan keresahan dan kerawanan masyarakat.
3. Menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah /penyelenggara Negara.
4. Mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional, serta menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa.
   Ibid, h. 77.

Sengketa yang bersifat politis ini biasanya tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum melainkan dengan memanfaatkan isu-isu politis sehingga terbentuk opini masyarakat yang mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Keadaan seperti ini lebih lanjut akan melahirkan gangguan-gangguan social, politik, ekonomi maupun keamanan. Meskipun demikian, sngketa-sengketa yang tidak bersifat politis-pun apabila tidak ditangani secara adil dapat berkembang menjadi sengketa yang bersifat politis.

Sengketa yang bersifat politis tersebut antara lain disebabkan:

1. Eksploitasi dan dramatisasi ketimpangan-ketimpangan keadaan penguasaan dan pemilikan tanah didalam masyarakat, dan
2. Tuntunan keadilan dan keberpihakan pada golongan ekonomi lemah.
   Ibid, h. 78.

Manifestasi dan bentuk sengketa yang bersifat politis diatas, dilakukan dalam bentuk unjuk rasa, penekanan-penekanan kepada institusi pemerintah dengan institusi yang dirasakan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan rakyat, Komisi Nasional HAM, Komisi Ombudsman bahkan sampai ke lembaga Kepresidenan.

1. Bentuk-bentuk sengketa pertanahan yang bersifat strategis antara lain :
2. Tuntutan pengembalian tanah (reclaiming action) sebagai akibat pengembalian tanah pada jaman pemerintahan colonial.
3. Tuntutsn pengembalian tanah garapan yang kini dikuasai oleh pihak lain.
4. Penyerobotan tanah-tanah perkebunan.
5. Pendudukan tanak-tanah asset instansi pemerintah.
6. Tuntutan pemberian hak atas tanah bekas tanah partikelir yang diduduki rakyat
7. Tuntutan pengembalian tanah atau tuntutan ganti rugi sebagai akibat kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan dimasa lalu.
8. Tuntutan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayat diwilayahnya.
9. Tuntutan redistribusi tanah yang terkena obyek landreform.
10. Tuntutan atas proses perolehan hakatas tanah yang tidak mempertimbangkan ketersediaan tanah bagi masyarakat atau kepentingan masyarakat disekitarnya.
11. Tuntutan pengembalian tanah yang penggunaannya tidak sesuai denga ijin lokasi.
12. Masalah tanah milik organisasi terlarang, masalah tanah milik warganegara Belanda yang terkena ketentuan ndang-Undang Nornor 3 Tahun 1960
13. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dan kegiatan pengadaantanah untuk pembangunan dalam sekala besar.
    Ibid, h. 79.

2. Penyelesaian Sengketa hak ulayat pada masyarakat

Maka itu berdasarkan sifatnya yang sangat vital, sangketa tanah dapat menimbulkan gangguan-gangguan dan melibatkan masyarakat banyak maka dituntut penangan secara tepat. para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi), dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu diupayakan masyarakat menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah.

Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternative yang lebih dikenal dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) diatur dalam UndangUndang Nomor 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami. Kehidupan masyarakat dan negara selalu berkembang sesuai denganperkembangan zaman. Bagi masyarakat perkembangan tersebut merupakan tuntutan perkembangan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk yang berhubungan dengan pertanahan.

Tanah yang menjadi faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan negara harus pula rnenyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kepentingan negara, dalarn rangka memenuhi tuntutan diperlukan persedian tanah untuk menampung dinamika perkembangan tersebut.

Sementara untuk rnenjamin terlaksananya fungsi tanah sebagai sarana pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan negara, dituntut adanya kepastian hukurn hak atas tanah. Namun demikian tuntutan akan kepastian tersebut seringkali belum sesuai harapannya, hal ini tampak dari adanya sengketa pertanahan.

Upaya untuk mencari penyelesaian sengketa pertanahan, tidak dapat dilepaskan dan upaya untuk memahami berbagai akar permasalahan pertanahan yang sedemikian kompleks dimensinya. Akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh: hak atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural, yang disebabkan antara lainkarena : pola perilaku atauinteraksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yangtidak seimbang; kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang; serta factor geografis, fisik atau lingkungan yang rnenghambat kerjasama.
3. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untukmengevaluasi gagasan atau perilaku; perbedaangaya hidup, ideologi atauAgama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena ernosi yang berlebihan, persepsiyang keliru, kornunikasi yang buruk atau salah pengulangan perilaku yang negative.
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap; informasiyang keliru; pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan; interpretasi data yang berbeda ; dan perbedaan prosedur penilaian (Moore, 1996).

Pemahaman terhadap berbagai akar permasalahan tersebut dapat dijadikantitik tolak dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul. Mekanisme penyelesaian sengketa yang pada umumnya ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:

1. Bila ditemukan cacat administratif karena kekeliruan data awal, maka koreksi administratif dilakukan oleh BPN.
2. Bila kedua belah pihak saling terbuka, diusahakan musyawarah yangdifasilitasi oleh BPN.
3. Bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan koordinasi antarsektor.
4. Bila semua usaha telah menemui kegagalan, utamanya bila obyek sengketa berkenaan dengan masalah “hak” yang berkaitan dengan kebenaran material,maka upaya terakhir adalah melalui pengadilan.
   Ibid, h. 113.

Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut di atas terdapat berbagai hambatan yang perlu disampaikan sebagai catatan. Upaya penyelesaian berupa koreksi administratif oleh BPN pada umumnya dilakukan dalam bentuk pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau sertifikat hak atas tanah, baik karena dijumpai adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hakatas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk urusan pelayananadministratif, BPN tidak berwenang untuk melakukan uji materiil dalarn rangkamenemukan kebenaran terhadap sengketa bcrkenaan dengan kebenaran data yuridis dan/atau data fisik, namun seringkali pihak yang bersengketa kurang memahami perbedaan kewenangan BPN yang termasuk dalarn lingkup hukumadministrasi dan kewengan melakukan uji materiil yang merupakan kewenanganbadan peradilan.

Kurang pemahaman ini seringkali rnenyebabkan banyaknya kasus/sengketa yang masuk ke BPN dan setelah diteliti ternyata penyelesaiannya tidak rnenjadi wewenang BPN atau tindakan yang diharapkan dan BPN tidak dapat serta merta dilakukan karena misalnya, telah ditangani oleh pengadilan dan belum rnempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berkenaan dengan sengketa yang terkait dengan masalah pendudukan dan penggarapan tanah dan sumber daya agraria selain tanah, terdapat 2 (dua) pola dasar pada pelakunya, yakni dilakukan oleh mereka yang merasa merniliki hak atas tanah atau sumber daya agraris selain tanah dan pendudukan/pcnggarapan sumber daya agraria yang tidak produktif atau dianggap tidak produktif oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekilar lokasi tanpa memperdulikan alas hak melainkan karena tidak tercapainya rasa keadilan yang subyektif.

Hal ini memberikan gambaran bahwa seringkali tidak mudah untuk membedakan antara tuntutan yang didasarkan pada alas hak atau tuntutan yang tidak berdasarkan alas hak, dan keadaan itu dengan rnudah dapat dirnanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik. Dalam hal penyelesaian upaya sengketa memerlukan koordinasi antarinstansi, rnisalnya dalarn sengketa antar masyarakat dengan melibatkan instansi kehutanan, ABRI, Departernen Perhubungan, dan lain-lain, koordinasi yang diharapkan tidak selalu dapat dilaksanakan. Salah satu alasan sulitnya melaksanakan koordinasi antar instansi, terutama instansi sektoral, adalah karena dari segi nominatif peraturan perundang-undangan sektoral yang sentralislik itu sering tumpang tindih dan tidak konsisten satu sarna lain.

Dari segi empiris, tidak adanya satu instansi yang bertanggung jawabuntuk rnengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan antar sector mendorong setiap sektor untuk bertindak dalam ruang vertikal masing-rnasing dengan menyisakan sedikit kesempatan untuk melakukan koordinasi horizontal, dalarn hal diperlukannya koordinasi antar instansi, dengan tujuan untukmemberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanahnya, diperlukan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka rnelaksanakan fungsi pengawasan untuk memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait untuk rnelakukan koordinasi yang diperlukan.

Seiring dengan perjalanan waktu, penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah semakin bayak di lakukan. Sengketa pertanahan yang lebih banyak berkaitan dengan rnasalah kepentingan atau interes para pihak, relatif lebih mudah untuk diselesaikan melalui cara musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak.

Temuan hasil penelitian berkenaan dengan Potensi Penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) di Bidang Pertanahan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berbagai kasus pertanahan yang bersifat horizontal maupun vertikal, baikyang melibatkan sengketa antarwarga masyarakat, antara warga masyarakat dengan badan usaha atau instansi pemerintah, terbuka kemungkinannya untukdiselesaikan dengan cara perundingan atau mediasi.
2. Persepsi warga masyarakat terhadap cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka gunakan bervariasi. Ada yang berpandangan bahwapihak yang diminta menyelesaikan, dalam hal ini fasilitator; hanya berperansebagai tempat mengadu berkenaan dengan konflik pertanahan yang dihadapi, sementara salah satu pihak berada dalarn posisi yang lemah berhadapandengan lawan konflik. Narnun, pada akhirnya pihak yang diminta menjadi fasilitator atau mediator tersebut diharapkan ikut memperjuangkan kepentingannya.

Sebagian masyarakat lainnya memandang penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai cara untuk rnemenangkan konflik, baik karena mereka mempunyai dasar untuk memenangkannya maupun tidak. Untuk itu, di tengah terjadinya proses penyelesaian, mereka mengerahkan dukungan dari warga masyarakat lainnya untuk menunjukkan kekuatannya rnelalui unjuk rasa, demonstrasi, dan cara lain untuk memengaruhi proses penyelesaian sengketa sehingga dapat mengabulkan tuntutan mereka, terdapat juga warga masyarakat yang dengan penuh kesadaran menempatkancara penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana mestinya. Apabilakesempatan tercapai, maka hasilnya tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Artinya kedua belah pihak merasa tidak direndahkan dan dipermalukandengan adanya kesepakatan bersama itu.

Hasil kesepakatan atau keputusan tidak selamanya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini menunjukkan norma moral sebagai dasar untuk melaksanakan hasil kesepakatan atau keputusan itu belum dihayati oleh warga masyarakat yang menempuh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.