Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia
), Nani Mulyati(2)
(1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
(2) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Corresponding Author
Abstract
Keywords
DOI
10.47268/sasi.v27i3.596
Published
2021-10-07
How To Cite
@article{SASI596,
author = {Muhammad Irham and Nani Mulyati},
title = {Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia},
journal = {SASI},
volume = {27},
number = {3},
year = {2021},
keywords = {Disgraceful Acts; Impeachment of the President/Vice President; Criminal Law},
abstract = {The purpose of this study is to find out what is meant by the President and/or Vice President committing a disgraceful act in the concept of criminal law, so that they can be impeached. By using normative legal research and approaches to legal concepts, laws and their history. The results of the research are as follows: First, all actions that are contrary to the Criminal Code are disgraceful acts for the President/Vice President; Second, the religious values, social culture of the Indonesian nation, as well as moral principles in the Criminal Code have been compiled in Pancasila and the 1945 Constitution, therefore any deviation from the behavior of the President/Vice President against the 1945 Constitution is a despicable act; Third, all disgraceful acts of the President/Vice President that violate criminal law offenses are subject to criminal sanctions in accordance with the Criminal Code, so that disgraceful acts that have been formally regulated in the Criminal Code are not the meaning of disgraceful acts as referred to in Article 7A of the 1945 Constitution, because the limitations of criminal acts have been determined can impeach the President/Vice President, namely: corruption, bribery, and other serious crimes; Fourth, the disgraceful act of the President/Vice President in Article 7A of the 1945 Constitution is an act of violating the 1945 Constitution as a reference to the rules of criminal law.},
issn = {2614-2961}, pages = {376--401} doi = {10.47268/sasi.v27i3.596},
url = {https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/596}
}
Jurnal
[1] Amriyanto, A. (2017). Menakar Nilai Agama dan Moral dalam Hukum Pidana Indonesia. Khairun Law Journal, 1(1), 62-72.
[2] Ersan, P., & Erliyana, A. (2018). Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). Pakuan Law Review, 4(1).
https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.781
[3] Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18(4), 508-524.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3
[4] Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. Veritas et Justitia, 4(1), 201-226.
https://doi.org/10.25123/vej.2914
[5] Ismansyah & Ermawati, B. (2012). Permasalahan Delik Zina Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, IX (1), h. 27.
[6] Iksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Jurnal Serambi Hukum, 11(01).
[7] Jafar, W. A. (2016). Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 1(1), 25-44.
[8] Jazuli, A. (2017). Penyelesaian Konflik Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3), 329-350
https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.329-350
[9] Nurdin, F. S. (2016). Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan, Jurnal Refleksi Hukum, 1 (1).
https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p1-14
[10] Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 20(3), 288-310.
[11] Sudharmawatiningsih. (2007). Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi (Respon Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi). Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 5(1).
[12] Supusesa, R. (2012). Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. Jurnal Mimbar Hukum, 24(1), 41-54.
[13] Said, H. M. (2021). Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia. SASI, 27(1), 24-37.
https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266
[14] Taufik, I. (2018). Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri. Sasi, 23(2), 118-128.
https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.104
[15] Wijaksana, M. M. S. (2020). Perkembangan Formulasi Asas Legalitas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara KUHP/WVS & RUU KUHP 2019). Jurnal RechtsVinding.
Buku
[16] Atmasasmita, R. (2010). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
[17] Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
[18] Anam, K, M. (2015). Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Cetakan 7. Bandung: Nusa Media.
[19] Amrani, H, Ali, M. (2015). Sistem Pertangungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan. Edisi. 1. Cetakan. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[20] Atmadja, I. G. D., Budiartha, I. P. N. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press.
[21] Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
[22] Cahyadi, E. (2007). Delik-Delik Keagamaan di Dalam RUU KUHP Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Kerjasama Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan DRSP-USAID.
[23] Chazawi, A. (2011). Pelajaran Pidana Bagian 1. Edisi ke-1. Cetakan ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[24] Farid, Z. A. (2007). Hukum Pidana 1. Edisi. 1. Cetakan. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
[25] Hamzah A. (2008). Terminologi Hukum Pidana, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
[26] Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
[27] Hamzah, A. (2008). Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
[28] Hidayati, F. R. (2019). Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
[29] Imran., & Hidayati, F. R. (2019). Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
[30] Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni.
[31] Marpaung, L. (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
[32] Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan ke-tujuh. Jakarta: Rineka Cipta.
[33] Mudzakkir. (2010). Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum Dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia). Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
[34] Maroni. (2015). Pengantar Hukum Pidana Administrasi. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
[35] Maramis, F. (2016). Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia. Edisi ke-1. Cetakan Ke-3. Depok: Raja Grafindo Persada.
[36] Mertha I. K, dkk. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
[37] Pohan, A, dkk. (2012). Hukum Pidana Dalam Perspektif. Edisi Pertama. Denpasar: Pustaka Larasan.
[38] Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia.
[39] Soekanto, S. (2004). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[40] Soekanto, S., Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali.
[41] Sholehuddin, M. (2007). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Edisi. 1. Cetakan. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[42] Sudirman, A. (2009). Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia. Semarang: BP UNDIP.
[43] Sunggono, B. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali.
[44] Sulistia, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[45] Siahaan, M. 2016. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia.
[46] Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Hukum Pidana. Cetakan Kesatu. Jakarta: Pustaka Pena Press.
[47] Suhartoyo. (2019). Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Raja Grafindo Persada.
https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.31
[48] Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan. Edisi. 1. Cetakan. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
Online/World Wide Web, Disertasi dll
[49] Fachri. (2019). Hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disertasi, Universitas Muslim Indonesia.
[50] Hufron. (2012). Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disertasi, Universitas Brawijaya.
[51] Nurhayati, R, dkk. (2013). Pemahaman Tentang Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia), Jakarta: Laporan Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Pekerti) Universitas Terbuka.
[52] Pebrihariati, S, R. (2013). Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Disertasi, Universitas Airlangga.
[53] Rohcahyanto, F. (2018). Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Disertasi, Universitas Airlangga.
[54] Sofian, A. (2019). Tafsir Delik Penghinaan Kepada Penguasa (Pasal 207 KUHP). https://business-law.binus.ac.id/2019/04/04/Tafsir-delik-penghinaan-kepada-penguasa-pasal-207-kuhp/.
[55] Zoelva, H. (2010). Pemakzulan Presiden di Indonesia. Disertasi, Universitas Padjajaran.
: 4267 times
Download : 1479 times
Cited-By:
1. Studying the Reprehensible Actions Clause in the Development of Digital Technology as a Policy for Termination of National Offices
Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Rachmad Safa'at, Tunggul Anshari SN, Abdul Madjid
KnE Social Sciences year: 2024
Type: Journal [View Source]
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Irham; Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nani Mulyati; Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Disgraceful Acts; Impeachment of the President/Vice President; Criminal Law |
| 4. | Description | Abstract | The purpose of this study is to find out what is meant by the President and/or Vice President committing a disgraceful act in the concept of criminal law, so that they can be impeached. By using normative legal research and approaches to legal concepts, laws and their history. The results of the research are as follows: First, all actions that are contrary to the Criminal Code are disgraceful acts for the President/Vice President; Second, the religious values, social culture of the Indonesian nation, as well as moral principles in the Criminal Code have been compiled in Pancasila and the 1945 Constitution, therefore any deviation from the behavior of the President/Vice President against the 1945 Constitution is a despicable act; Third, all disgraceful acts of the President/Vice President that violate criminal law offenses are subject to criminal sanctions in accordance with the Criminal Code, so that disgraceful acts that have been formally regulated in the Criminal Code are not the meaning of disgraceful acts as referred to in Article 7A of the 1945 Constitution, because the limitations of criminal acts have been determined can impeach the President/Vice President, namely: corruption, bribery, and other serious crimes; Fourth, the disgraceful act of the President/Vice President in Article 7A of the 1945 Constitution is an act of violating the 1945 Constitution as a reference to the rules of criminal law. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Faculty of Law, Universitas Pattimura |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-10-07 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/596 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier | 10.47268/sasi.v27i3.596 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | SASI; Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021 |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (33KB) |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions | Copyright: Authors who publish their manuscripts in this Journal agree to the following conditions: 1. The copyright in each article belongs to the author, as well as the right to patent. 2. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal. 3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. 4. Authors have the right to self-archiving of the article (Author Self-Archiving Policy)
License: The SASI Journal is disseminated based on the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license terms. This license allows anyone to copy and redistribute this material in any form or format, compose, modify, and make derivatives of this material for any purpose. You cannot use this material for commercial purposes. You must specify an appropriate name, include a link to the license, and certify that any changes have been made. You can do this in a way that is appropriate but does not imply that the licensor supports you or your use.
|
Copyright (c) 2021 Muhammad Irham, Nani Mulyati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Cited-By:
1. Studying the Reprehensible Actions Clause in the Development of Digital Technology as a Policy for Termination of National Offices
Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Rachmad Safa'at, Tunggul Anshari SN, Abdul Madjid
KnE Social Sciences year: 2024
Type: Journal [View Source]
Email this article 
