PRINSIP DAN NORMA HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Authors

  • Sarah Selfina Kuahaty Fakultas Hukum Universitas Pattimura

DOI:

https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.784

Keywords:

Government Procurement, self-managed

Abstract

Procurement of goods/services the government is a government activity that has generally been regulated in Presidential Regulation Number 54 Year 2010 Concerning the Procurement of Goods/services of the Government. Procurement conducted by the government can be implemented by using a provider of goods/services or self-managed. In the procurement of goods/services are self-managed, then the planned procurement of work, work, and supervised solely by implementing self-management, among others can be done by the Ministry / Institution / Work Unit Regional / Other Institutions and Community Group. In the implementation of procurement of goods/services should be based on the principle of self-managed Efficient, Effective, Transparent, Open, Competitive, Fair / non-discriminatory, and Accountable. In the procurement of goods/services in self-management is also inseparable from the making of the contract, then in addition to these principles are self-managed procurement should also be implemented based on the principles as set forth in Civil Code principle of freedom of contract, Consensualism Principles, Principle of equality of the parties, Principles Pacta sunt servanda, and the Principles of good faith

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.Daeng Naja H. R, Contract Drafting, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006Salim H. S. et all, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006Salim H. S, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata, RajaGrafindi Persada, Jakarta, 2006Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Perjanjian - Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009Burgerlijk Wetboek (BW,) Staatsblad 1847 Nomor 23Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa PemerintahHadjon Philipus M, Tentang Wewenang, YURIDIKA, No. 5 Tahun XII, Sepetember – Desember 1997, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.Simamora, Yohanes Sogar, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005_____________________, Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan, Seminar Nasional Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006._____________________, Outlining dan Bahasa Dalam Perancangan Kontrak, Pelatihan Contract Drafting Teknik Perancangan Kontrak Konstruksi, Laboratorium Pendidikan Hukum Klinik - Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.Siagian, James Erik, Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Salah Satu Metode Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien dan Efektif, Forum Infrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa, http://www.p2kp.org/

Downloads

Published

2010-09-30

How to Cite

PRINSIP DAN NORMA HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA. (2010). SASI, 16(3), 35-43. https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.784