PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN BATAS-BATAS NEGERI

Authors

  • Yohanes Pattinasarany Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.187

Keywords:

Local government, indigenous villages

Abstract

Local government district or city should play a role in facilitating, action determination and
assertion of boundaries between the countries that are within the administrative area of
administration in order to clarity and legal certainty regarding the boundaries of each country, so as to prevent conflicts between countries as a result of claim petuanan (Indigenous People rights) of the land area of the country to another, as well as measures to identify the establishment of the country as indigenous villages

Downloads

Download data is not yet available.

Citation Metrics

References

Didik Sukriono, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Setara

Press, Jakarta, 2010.

Wijaya, H.A.W, Otonomi Desa Masyrakat Otonomi Yang Asli, Radjawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tentang

Negeri.

Published

2015-12-20

How to Cite

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN BATAS-BATAS NEGERI. (2015). SASI, 21(2), 42-47. https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.187

Most read articles by the same author(s)