PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN BATAS-BATAS NEGERI
)
(1) Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Indonesia
Corresponding Author
Abstract
Local government district or city should play a role in facilitating, action determination and
assertion of boundaries between the countries that are within the administrative area of
administration in order to clarity and legal certainty regarding the boundaries of each country, so as to prevent conflicts between countries as a result of claim petuanan (Indigenous People rights) of the land area of the country to another, as well as measures to identify the establishment of the country as indigenous villages
Keywords
DOI
10.47268/sasi.v21i2.187
Published
2015-12-20
How To Cite
Didik Sukriono, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Setara
Press, Jakarta, 2010.
Wijaya, H.A.W, Otonomi Desa Masyrakat Otonomi Yang Asli, Radjawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tentang
Negeri.
Article Metrics
Abstract View
: 1872 timesPDF (Bahasa Indonesia)
Download : 513 times
Copyright (c) 2019 Yohanes Pattinasarany
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Email this article 
