1. Akibat Hukum Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht Terhadap Perjanjian Kredit

Kredit merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau melakukan pinjaman dengan janji pembayaran akan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati

, selain itu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank/lembaga pembiayaan dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit antara lain memfasilitasi permodalan terhadap usaha melalui kredit perbankan, untuk mengem-bangkan usahanya agar dapat berdaya saing, mengingat kendala yang paling dominan adalah permodalan.Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari bank/lembaga pembiayaan sebagai kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank/lembaga pembiayaan (kreditur) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank/lembaga pembiayaan sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Sedangkan Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui, sebagai keuntungan bagi pihak kreditur karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditur menerima pembayaran dengan bunga oleh debitur. Fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan sebagai kreditur kepada peminjam sebagai debitur dilaksnakan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian dalam keadaan wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak, sebab perjanjian tersebut mengikat para pihak, sehingga para pihak tunduk pada isi perjanjian.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Overmacht merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada kreditur setelah dilaksanakannya perjanjian, yang oleh karenanya debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadiaan yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan.

Hampir dalam semua perjanjian ditemukan prasa “Overmacht”. Prasa ini termasuk “unsur naturalia” dari suatu kontrak, sehingga prasa ini baik disebutkan maupun tidak sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata telah menetapkan overmacht sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau onrechtmatig.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi; “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Sifat overmacht dibagi menjadi dua yaitu overmacht yang bersifat tetap dan overmacht yang bersifat sementara. Pada overmacht yang tetap debitur sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena overmacht, sedangkan pada overmacht sementara debitur akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan overmacht tersebut berakhir.

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor  manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis..

Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni: “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Covid-19 sudah termasuk kondisi overmacht. Pada sebagian orang sudah termasuk overmacht absolut yaitu mereka yang tidak mampu lagi melakukan prestasi seperti tukang Ojol, korban PHK. Namun sebagian lagi overmacht relatif yaitu mereka katerogi UMKM.

Namun demikian, debitur memiliki pilihan, apakah restrukturisasi kredit/pembiayaan yang bisa diidentikkan dengan overmacht relatif, atau menyatakan dirinya dalam kondisi overmacht absolut. Namun demikian perlu dipahami bahwa overmacht tidak akan bisa diselesaikan jika hanya dari kedua pihak (debitur dan kreditur). Oleh karena itu debitur/nasabah bisa meminta penetapan ke pengadilan.

Akibat hukum Overmacht/ force majeur/ keadaan memaksa yaitu :

1. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
2. beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara, dan
3. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi.

Oleh karena pandemi covid-19 dikategorikan sebagai overmacht relatif, maka akibat hukum overmacht dalam perjanjian kredit akibat adanya pandemi covid-19 di Kota Ambon menyebabkan tidak berubahnya beban resiko dalam artian bahwa debitur tetap memenuhi prestasinya setelah wabah pandemi covid-19 berakhir, ataupun melalui upaya restrukturisasi kredit sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan dengan debitur.

2. Kebijakan Penyelesaian Perjanjian Kredit Karena Overmacht Akibat Covid-19

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran Covid-19 (Corona Virus Desease) termasuk di bidang ekonomi khususnya pelaksanaan perjanjian kredit baik pada lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaanBegitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit.

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 antara lain:

1. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS;
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan i untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
5. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp.10 miliar; dan
6. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
7. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
8. penurunan suku bunga;
9. perpanjangan jangka waktu;
10. pengurangan tunggakan pokok;
11. pengurangan tunggakan bunga;
12. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
13. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
14. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
15. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
16. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa sedikit aman karena adanya “relaksasi kredit”. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah).

Ada dua metode penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah, Pertama, penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (kreditur) dengan nasabah debitur. Kedua, penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Sedangkan dalam POJK 11/2020 menyelamatkan kredit dimasa Pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi.

Kebijakan restrukturisasi masih menimbulkan permasalahan bagi para debitur bank/lembaga pembiayaan. Berdasarkan penelusuran dibeberapa media online nasional, banyak nasabah mengeluhkan bahwa bank atau lembaga pembiayaan masih tetap memberlakukan wajib membayar cicilan bulanan. Yang mereka ketahui adanya keringanan dalam bentuk “penundaan cicilan” sekaligus “penurunan bunga” sebagaimana yang disampaikan Presiden.

Terdapat dua ketidaksesuaian antara pernyataan Presiden dengan POJK 11/2020 dalam menyikapi “relaksasi kredit”. Pertama, POJK 11/2020 hanya menyatakan para debitur/nasabah mendapatkan keringanan atau relaksasi cicilan dengan 6 opsi yaitu; penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Sehingga tidak ditemukan adanya opsi “penundaan cicilan” dan “pengurangan bunga”.

Kedua, Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non Bank seperti Multifinance (Leasing). Bank yang dimaksud yakni Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan Presiden fokus untuk membantu pelaku usaha sektor informal seperti tukang ojek, atau sopir taksi yang memiliki cicilan kredit kendaraan. Dapat dikatakan bahwa POJK 11/2020 belum mengakomodir apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni menunda cicilan dan menurunkan bunga selama 1 tahun, karena faktanya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ditengah mewabahnya Covid-19, kondisi mereka semakin hari semakin memperihatinkan. Kondisi ini berdampak pada perekonomian nasional yang semakin memburuk di dalam situasi ketidakpastian.